Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Pecat Menkumham Yasonna Laoly

MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Yasonna H Laoly terkait perkara suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP kental konflik kepentingan. Koalisi mengkritisi Yasonna yang datang dalam konferensi pers PDIP beberapa waktu lalu.

"Kami kritisi apa urgensi dia (Yasonna) datang (ke) konferensi pers PDIP," kata anggota koalisi yang juga peneliti ICW Kurnia Ramadhana di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Baca Juga:

Komisi III DPR Cecar Menteri Yasonna soal Harun Masiku

Kurnia mengatakan, meski Yasonna kader PDIP, namun dia menjabat Menkumham yang notabene akan berkaitan dengan upaya paksa KPK dalam mengusut kasus suap tersebut. Sehingga sangat masuk akal bila menggangu penyidikan melalui jabatan Yasonna saat ini.

"Entah itu meresmikan atau terlibat langsung di tim advokasi PDIP karena ini konteks kasusnya terkait dengan seseorang yang bepergian ke luar negeri dan itu adalah otoritas Kemenkumham. Kental sekali nuansa konflik kepentingan dalam perkara ini,” ujarnya.

Baca Juga:

KPK Takut Usut Dugaan Rintangi Penyidikan Harun Masiku

Dampaknya, lanjut Kurnia, mengenai keberadaan tersangka Harun Masiku. Sebelumnya jajaran di Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyebut Harun Masiku sudah terbang ke Singapura pada tanggal 6 Januari 2020, dan belum kembali.

Namun fakta itu kemudian dikoreksi pada tanggal 22 Januari yang menyatakan Harun sudah kembali ke tanah air pada 7 Januari. Padahal KPK melakukan OTT kasus tersebut pada 9 Januari 2020.

“Sehingga karena ini sudah timbulkan perdebatan di masyarakat dan dia berkata bohong ke publik, enggak tau Harun tapi faktanya Harun sudah di Indonesia makanya ini harus jadi pegangan utama untuk Presiden Joko Widodo untuk menegur dan memecat yang bersangkutan,” kata Kurnia seusai melaporkan Yasonna ke KPK. (Pon)

Baca Juga:

Kemenkumham Bantah Sembunyikan Caleg PDIP Buronan KPK Harun Masiku