Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara terkait polemik pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang.
Ia menegaskan angka tersebut bukan harga final, melainkan masih bagian dari proses perencanaan dan penganggaran.
“Pengadaan sepatu yang mungkin sudah beredar itu pengadaan tahun 2025, sementara yang tahun 2026 masih dalam perencanaan,” kata Gus Ipul di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (8/5).
Baca juga:
Datangi KPK, Mensos Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tak Boleh Dikotori Korupsi
Gus Ipul juga menjelaskan soal foto sepatu yang ramai dibicarakan di media sosial. Menurut dia, sepatu yang terlihat dalam foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat di daerah tersebut.
“Jadi itu pemberian khusus dari Ibu Gubernur Jawa Timur dan bukan bagian dari pengadaan di Kementerian Sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan pengadaan sepatu di lingkungan Kementerian Sosial terdiri atas beberapa jenis, mulai dari sepatu untuk pakaian dinas lapangan (PDL) siswa SMP dan SMA, sepatu harian, hingga sepatu olahraga.
Namun, Gus Ipul mengaku tidak mengingat merek sepatu yang masuk dalam rencana pengadaan tersebut.
“Untuk mereknya saya terus terang enggak ingat,” katanya.
Baca juga:
DPR Tuntut Kemensos Buka-Bukaan soal Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu per Pasang
Menurut Gus Ipul, angka Rp 700 ribu yang beredar saat ini masih berada pada tahap penganggaran atau penentuan pagu.
Dalam proses tersebut, pemerintah melakukan survei harga pasar, melihat referensi dari e-katalog dan e-commerce, hingga meminta pendapat ahli sebelum menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
“Nanti setelah lelang biasanya harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri,” ujarnya.
Ia mengatakan detail teknis pengadaan lebih dipahami oleh panitia pengadaan barang dan jasa, sementara dirinya bersama Wakil Menteri Sosial lebih fokus pada aspek kebijakan umum.
Gus Ipul juga mengungkapkan polemik pengadaan sepatu Sekolah Rakyat telah dikonsultasikan kepada KPK untuk dianalisis dan dievaluasi lebih lanjut.
“Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK,” katanya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menambahkan hasil evaluasi nantinya akan disampaikan langsung oleh KPK pada waktunya. (Pon)
