Klarifikasi M Taufik soal Penangkapan Dua Pria di Depan Posko Pemenangannya

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 16 April 2019
Klarifikasi M Taufik soal Penangkapan Dua Pria di Depan Posko Pemenangannya

Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik memberikan klarifikasi soal penangkapan dua pria ernama Carles Lubis dan Jafar di depan posko pemenangannya di Jalan Warakas III Gang, Jakarta Utara.

Menurut dia, kedua yang terciduk itu merupakan saksi di tingkat Rukun Warga (RW).

Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik
Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik. Foto: MP/Asropih

"Mereka itu koordinator saksi tingkat RW," ujar di Seknas Prabowo- Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Direktur Sekertariat Nasional BPN Prabowo-Sandiaga Uno ini pun mengungkapkan bahwa uang sebesar Rp 500.000 di 80 amplop itu merupakan uang konpensasi koordinator saksi.

"Logikanya cukup dengan 80 amplop, kalau buat "serangan fajar" ya harus ribuan dong amplopnya," jelasnya.

Menurut dia lagi, bila saksi tidak diperkenankan diberikan kompensasi, maka petugas harus menciduk terhadap saksi-saksi partai lain.

Ilusrasi
Ilustrasi politik uang

"Jadi kalau tiba-tiba seperti ini saya kira mestinya semua yang kasih uang kepada saksi ditangkap aja semua gitu, ini kan undang-undang yang membolehkan," ungkapnya. (Asp)

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Politik Uang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), isu politik uang kembali mencuat.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Indonesia
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Bawaslu DKI menangani 12 laporan pilkada, mulai dari politik uang hingga SARA. Laporan itu berasal dari masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Indonesia
Bawaslu Menerima 130 Laporan Dugaan Politik Uang saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan Pilkada
Dari 121 laporan di masa tenang, 71 laporan dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang.
Frengky Aruan - Rabu, 27 November 2024
Bawaslu Menerima 130 Laporan Dugaan Politik Uang saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan Pilkada
Indonesia
Apa Itu Serangan Fajar? Istilah yang Sering Dikatakan Jelang Pencoblosan Pemilu
Praktik serangan fajar atau politik uang bervariasi mulai dari sembako hingga uang tunai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 November 2024
Apa Itu Serangan Fajar? Istilah yang Sering Dikatakan Jelang Pencoblosan Pemilu
Indonesia
Bawaslu Sebut Masa Tenang Pilkada Rawan Politik Uang
Ada potensi tim suksesnya membagi-bagikan uang secara sembunyi kepada konstituen dengan tujuan meraup suara.
Wisnu Cipto - Senin, 25 November 2024
Bawaslu Sebut Masa Tenang Pilkada Rawan Politik Uang
Bagikan