Klaim Sesuai Konstitusi, PDIP Siap Habis-habisan untuk Golkan Omnibus Law

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya akan menyiapkan tim khusus yang bertugas membahas omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) demi memastikan aturan itu sejalan dengan Konstitusi.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan atas RUU Cipta Kerja sebagai landasan seluruh kebijakan di dalam menjalankan perintah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Sabtu (7/3).

Baca Juga:

Tolak Omnibus Law, Puluhan Ribu Buruh Bakal Kepung DPR dan Gedung Indosat

Meskipun demikian, kata Hasto, kajian dalam perspektif ideologis harus tetap dilakukan.

Hal ini agar nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan upaya membangun kedaulatan ekonomi negara benar-benar menjadi landasan ideologis. Dengan demikian, pembahasan RUU tersebut jangan menjadi ajang bagi liberalisasi perekonomian yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

"Keadilan dalam bidang perekonomian bersifat wajib," ujar Hasto.

Dengan begitu, dukungan terhadap RUU Cipta Kerja tersebut dilakukan dengan membentuk tim khusus, guna menjabarkan seluruh konsepsi partai melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah. PDIP akan memastikan tim itu bekerja memastikan bagaimana sikap Partai terhadap setiap materi muatan yang terkandung dalam RUU tersebut.

Hal ini penting karena PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab ideologis. Sesuai amanat pendiri bangsa, berbagai persoalan bangsa tidak hanya dijawab dengan lengkap tidak atau sempurna tidaknya suatu undang-undang.

"Namun yang menentukan adalah semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Seluruh desain undang-undang harus mengabdi pada tujuan bernegara," katanya.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi, khususnya yang disuarakan oleh buruh melalui konfederasi organisasi buruh, para akademisi, praktisi hukum dan pihak lain yang bersikap kritis terhadap RUU Cipta Kerja.

"Partai melihat positif niat baik Presiden Jokowi di dalam merancang kebijakan legislasi terintegrasi untuk cipta kerja. Namun dialog dengan mereka yang kritis tetap harus dilakukan. Sebab aspirasi rakyat sangatlah penting," ujar Hasto.

Baca Juga:

DPR Jawab Keresahan Buruh soal Omnibus Law

Dia menegaskan, PDIP membuka diri dan mengedepankan dialog. Partainya menangkap aspirasi, adanya tuduhan kepentingan buruh, kepentingan rakyat dikalahkan demi karpet merah investasi asing.

"Dalam hal ini komunikasi politik Pemerintah jadi sangat penting untuk menjelaskan niat baik RUU ini,” imbuhnya.

"Aspirasi terhadap materi muatan RUU Cipta Kerja dapat disampaikan melalui Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan atau Badan Legislasi Partai, dan Balitbang Partai," pungkas Hasto Kristiyanto.(Knu)

Baca Juga:

Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum