Kaltim Ibu Kota Baru Langsung Dibantah Presiden, Sofyan Djalil: Tunggu 2 Studi Lagi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Antara Aceh/M Haris SA
MerahPutih.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih menjadi alternatif.
Sofyan sekaligus mengklarifikasi ucapannya kemarin yang menyebut ibu kota sudah dipindah kesana. Menurut Sofyan, Bappenas masih melakukan kajian terhadap lokasi calon ibu kota.
Baca Juga:
Fadli Zon Minta Pemerintah Adakan Referendum Terkait Pemindahan Ibu Kota
"Tunggu saja, ada beberapa studi yang dikerjakan Bappenas nanti presiden akan umumkan," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8).
Sofyan tidak mengetahui pasti apa saja kajian yang dilakukan. "Itu kajian yang sedang dikerjakan Bappenas, saya nggak tahu, itu masalah teknis," katanya.
Mantan Menteri BUMN ini mengungkapkan setelah kajian tersebut selesai dikerjakan, maka Jokowi akan langsung memberi pengumuman lebih lanjut terkait pindah ibu kota.
"Masih ada dua studi lagi yang dikerjakan Bappenas. Saya nggak tahu studi apa. Tapi setelah studi itu lengkap baru presiden umumkan," katanya.
Baca Juga:
Belum Bahas Pemindahan Ibu Kota dengan DPR, Jokowi Dinilai Tidak Patut
"Tapi sampai sekarang belum diputuskan alternatifnya. Masih Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalteng dan Kaltim," tutur Sofyan.
Sofyan melanjutkan, setelah 2 studi tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi oleh Bappenas, maka Jokowi akan mengumumkan lokasi pasti dari ibu kota baru kedepannya. "Pak Presiden nanti umumkan setelah lengkap dua kajian itu dari Bappenas," ujarnya.
Adapun untuk pembangunan tahap pertama ibu kota baru ini, Pemerintah nantinya membutuhkan sekitar 3.000 hektare (Ha) lahan guna menyelesaikan pembangunan sesi pertamanya di daerah Kalimantan tersebut.
Pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.
Begitu lokasi ibu kotaditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Knu)
Baca Juga:
Ralat Pernyataan Sofyan, Presiden Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dikaji
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
KPK Tetapkan Ketua Kadin Kaltim Donna Faroek sebagai Tersangka
Profil Gubernur Terpilih Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Berangkat dari Seorang Pengusaha
Profil Wagub Kalimantan Timur Seno Aji, Ahli Geologi yang Akan Dampingi Rudy Mas'ud
Legislator Ungkap Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Per Porsi Rp 10 Ribu di Kaltim Tak Cukup
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Bos Logam Mulia Cemerlang Terseret Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Kaltim
KPK Dalami Penerbitan IUP Lewat Putri Eks Gubernur Kaltim