Kaltim Ibu Kota Baru Langsung Dibantah Presiden, Sofyan Djalil: Tunggu 2 Studi Lagi

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 23 Agustus 2019
Kaltim Ibu Kota Baru Langsung Dibantah Presiden, Sofyan Djalil: Tunggu 2 Studi Lagi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Antara Aceh/M Haris SA

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih menjadi alternatif.

Sofyan sekaligus mengklarifikasi ucapannya kemarin yang menyebut ibu kota sudah dipindah kesana. Menurut Sofyan, Bappenas masih melakukan kajian terhadap lokasi calon ibu kota.

Baca Juga:

Fadli Zon Minta Pemerintah Adakan Referendum Terkait Pemindahan Ibu Kota

"Tunggu saja, ada beberapa studi yang dikerjakan Bappenas nanti presiden akan umumkan," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil

Sofyan tidak mengetahui pasti apa saja kajian yang dilakukan. "Itu kajian yang sedang dikerjakan Bappenas, saya nggak tahu, itu masalah teknis," katanya.

Mantan Menteri BUMN ini mengungkapkan setelah kajian tersebut selesai dikerjakan, maka Jokowi akan langsung memberi pengumuman lebih lanjut terkait pindah ibu kota.

"Masih ada dua studi lagi yang dikerjakan Bappenas. Saya nggak tahu studi apa. Tapi setelah studi itu lengkap baru presiden umumkan," katanya.

Baca Juga:

Belum Bahas Pemindahan Ibu Kota dengan DPR, Jokowi Dinilai Tidak Patut

"Tapi sampai sekarang belum diputuskan alternatifnya. Masih Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalteng dan Kaltim," tutur Sofyan.

Sofyan melanjutkan, setelah 2 studi tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi oleh Bappenas, maka Jokowi akan mengumumkan lokasi pasti dari ibu kota baru kedepannya. "Pak Presiden nanti umumkan setelah lengkap dua kajian itu dari Bappenas," ujarnya.

Adapun untuk pembangunan tahap pertama ibu kota baru ini, Pemerintah nantinya membutuhkan sekitar 3.000 hektare (Ha) lahan guna menyelesaikan pembangunan sesi pertamanya di daerah Kalimantan tersebut.

Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara (Bahan Paparan Kementerian PUPR)
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara (Bahan Paparan Kementerian PUPR)

Pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

Begitu lokasi ibu kotaditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Knu)

Baca Juga:

Ralat Pernyataan Sofyan, Presiden Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dikaji

#Pemindahan Ibu Kota #Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil #Kalimantan Timur
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tetapkan Ketua Kadin Kaltim Donna Faroek sebagai Tersangka
KPK juga telah menetapkan ayah Donna, Awang Faroek, dan pengusaha tambang Rudy Ong Chandra (ROC) sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Agustus 2025
KPK Tetapkan Ketua Kadin Kaltim Donna Faroek sebagai Tersangka
Indonesia
Profil Gubernur Terpilih Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Berangkat dari Seorang Pengusaha
Rudy Mas'ud resmi memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024.
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Profil Gubernur Terpilih Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Berangkat dari Seorang Pengusaha
Indonesia
Profil Wagub Kalimantan Timur Seno Aji, Ahli Geologi yang Akan Dampingi Rudy Mas'ud
Seno Aji merupakan wakil gubernur terpilih Kalimantan Timur (Kaltim).
Frengky Aruan - Senin, 10 Februari 2025
Profil Wagub Kalimantan Timur Seno Aji, Ahli Geologi yang Akan Dampingi Rudy Mas'ud
Indonesia
Legislator Ungkap Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Per Porsi Rp 10 Ribu di Kaltim Tak Cukup
Biaya minimal satu porsi yang diperlukan mencapai Rp 17.000
Frengky Aruan - Senin, 13 Januari 2025
Legislator Ungkap Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Per Porsi Rp 10 Ribu di Kaltim Tak Cukup
Indonesia
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Sekaligus segera menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait kepemimpinan Otorita IKN
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Indonesia
Bos Logam Mulia Cemerlang Terseret Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Kaltim
KPK memeriksa dua bos PT Logam Mulia Cemerlang, Mannix Suwandi Jawoten dan Shinta Endra pada Kamis (24/10).
Frengky Aruan - Kamis, 24 Oktober 2024
Bos Logam Mulia Cemerlang Terseret Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Kaltim
Indonesia
KPK Dalami Penerbitan IUP Lewat Putri Eks Gubernur Kaltim
Putri eks Gubernur Kaltim, Dayang Donna Walfiaries Tania, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua KADIN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 Oktober 2024
KPK Dalami Penerbitan IUP Lewat Putri Eks Gubernur Kaltim
Indonesia
KPK Sidik Kasus Korupsi Baru di Kaltim, 3 Orang Dicegah Keluar Negeri
Pengajuan status cegah itu diajukan lembaga antirasuah sejak Selasa 24 September lalu
Wisnu Cipto - Jumat, 27 September 2024
KPK Sidik Kasus Korupsi Baru di Kaltim, 3 Orang Dicegah Keluar Negeri
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Izin Tambang dari Rumah Eks Gubernur Kaltim
KPK mengamankan dokumen izin tambang dari rumah eks Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.
Soffi Amira - Jumat, 27 September 2024
KPK Amankan Dokumen Izin Tambang dari Rumah Eks Gubernur Kaltim
Indonesia
Langgar Izin, 2 Resor Mewah Investor Asing di Pulau Maratua Disegel
Para inivestor resor yang disegel di Pulau Maratua, yakni PT NMR dikenakan denda Rp 836,32 juta, sedangkan PT MID Rp 405,13 juta.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 September 2024
Langgar Izin, 2 Resor Mewah Investor Asing di Pulau Maratua Disegel
Bagikan