Fadli Zon Minta Pemerintah Adakan Referendum Terkait Pemindahan Ibu Kota
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (Foto: antaranews)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai perlu ada kajian mendalam yang melibatkan masyarakat terkait wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Apalagi, sempat terjadi perbedaan ucapan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dengan Presiden Joko Widodo soal penentuan lokasi.
Baca Juga: Ralat Pernyataan Sofyan, Presiden Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dikaji
"Tapi kalau ada satu rencana, planning, tentu ada kajiannya. Kajian itulah yang disosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira ada bagusnya juga.," kata Fadli kepada wartawan, Jumat (23/8).
Menurut Fadli, sebaiknya pemerintah fokus memperbaiki masalah sosial di Indonesia.
"Mungkin lebih fokus dululah perbaiki dulu persoalan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita, utang kita. Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota. Jadi jangan ada satu cara berpikir yang melompat gitu lho," ujar politikus Gerindra ini.
Baca Juga: Anies Tegaskan Perekonomian Jakarta Jalan Terus Meskipun Ibu Kota Pindah
Tidak hanya itu, bahkan Fadli mengusulkan ada jajak pendapat yang melibatkan masyarakat. Menurut Fadli Zon, ini diperlukan agar proyek pemindahan ibu kota diketahui secara transparan oleh masyarakat.
"Kalau perlu diadakan referendum ya, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak?" ujar Fadli.
"Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," ucapnya.
Fadli tetap berpendapat pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah.
Baca Juga: Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, DPR: Harusnya Pemerintah Fokus Berantas Kemiskinan
"Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota. Jadi jangan ada satu cara berpikir yang melompat begitu," kata Fadli. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Menbud Percaya Maha Menteri Tedjowulan Bisa Selesaikan Konflik Raja Kembar Solo
Bayangan Menbud Fadli Zon Saat Revitalisasi Benteng Indrapatra Aceh Kelar
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Fadli Zon dan Gus Jazil Sepakat Seni Qasidah Jadi Warisan Budaya Tak Benda
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Peringatan Hari Wayang, Fadli Zon: Ekosistem Kebudayaan Harus Jalan
Soeharto dan Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional
Buka Art Jakarta 2025, Menbud Fadli Zon Janji Kirim Perupa Indonesia Ikut Pameran Internasional
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN