Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggelar RUPS Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk, 13 Agustus 2021. Hal ini diungkapkan perseroan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.
Namun, perseroan tidak mengungkapkan agenda rapat BUMN Penerbangan ini, yang kini tengah mengalami masalah keuangan seiring dampak dari pandemi COVID-19.
Sebelumnya, Serikat Karyawan Garuda Indonesia Bersatu meminta dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia dari kesulitan keuangan.
Baca Juga:
Serikat Karyawan Minta Erick Thohir Selamatkan Garuda Indonesia
"Saat ini ada dua permasalahan utama Garuda Indonesia yang harus menjadi perhatian para pengambil keputusan," ujar Koordinator Sekber Garuda Indonesia Bersatu, Tomy Tampatty dalam siaran persnya.
Serikat pekerja menilai Garuda mengalami permasalahan keuangan, terutama utang yang cukup besar ditambah lagi dengan menurunnya kinerja operasional akibat dari dampak COVID-19, dan kedua adalah permasalahan fundamental bisnis yang perlu ditata kembali dan dikelola secara optimal guna mengoptimalisasi pendapatan.
"Karena itu, sangat dibutuhkan orang yang sangat mengerti di bidang bisnis penerbangan," katanya.
Pekerja menegaskan, manajemen melakukan kesalahan asumsi masalah Garuda Indonesia hanya masalah keuangan semata, termasuk restrukturisasi utang sebagai pilar utamanya. Padahal, manajemen tidak fokus pada masalah fundamental bisnis untuk menciptakan laba, seperti dalam hal ketepatan memilih alat produksi, ketepatan memilih rute yang diterbangi, dan ketepatan people process technology yang dijalankan sehingga bisnis menjadi untung.
"Ke depan kita juga perlu mengembangkan ecosystem aviasi dan pariwisata ini dalam suatu strategi bertahan dan tumbuh melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antar BUMN/BUMD, swasta, UMKM dan pemerintah serta semua pemangku kepentingan," ujarnya.
Tomy berharap Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan menyelamatkan flag carrier Garuda Indonesia khususnya dalam restrukturisasi utang dan memilih opsi satu atau tanpa PKPU sebagaimana opsi tersebut mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR-RI.
"Mengingat sejak awal direktur utama dan jajaran direksi Garuda Indonesia lebih memilih penyelesaian melalui opsi dua atau melalui proses PKPU. Dalam RUPS tanggal 13 Agustus 2021 nanti, kiranya Bapak Menteri BUMN dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk menjaga kelangsungan flag carrier Garuda Indonesia," ujar Tomy. (Asp)
Baca Juga:
DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan
