Kewenangan Dewan Pengawas KPK: Beri Izin Penyadapan Hingga Evaluasi Pimpinan

MerahPutih.Com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Salah satu yang menjadi fokus DPR merevisi UU KPK yakni pembentukan dewan pengawas.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan dewan pengawas nantinya bakal mengawasi tugas dan kewenangan KPK. Menurut Arsul, komposisi lembaga antirasuah idealnya terdiri dari pimpinan KPK, dewan pengawas, dan pegawai KPK.

Baca Juga:

KPK Tak Dilibatkan Dalam Penyusunan Revisi UU KPK

"Kewenangan dewan pengawas secara keseluruhan untuk mengawasi pelaksaan tugas dan kewenangan dari KPK. KPK ini eksekutifnya tentu pimpinan dan para pegawai termasuk penyidik dan penyelidik," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, komposisi dewan pengawas akan diisi oleh lima orang. Dewan pengawas KPK, kata Asrul, akan diseleksi melalui panitia seleksi bentukan presiden yang kemudian diteruskan ke DPR.

"Dewan pengawas itu dalam rancangan ada lima, diangkat melalui proses seleksi sebagaimana pimpinan KPK, kemudian nanti tentu diangkat oleh presiden," ujar Arsul.

Menurut Asrul, anggota dewan pengawas KPK akan diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang penegakan hukum. Khususnya, berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Lebih lanjut, Arsul meyakini, tugas dewan pengawas tidak akan tumpang tindih dengan pimpinan KPK. Pasalnya, kewenangan dewan pengawas telah diatur sehingga tidak akan menganggu independensi KPK.

"Karena dewan pengawas tidak boleh nantinya menganggu independensi KPK yang personifikasinya itu ada pada pimpinan KPK dan para pegawai khususnya penyidik," tutup Arsul.

Baca Juga:

Pansus Angket Tanggapi Usulan Fahri Hamzah Revisi UU KPK

Merujuk draf revisi UU KPK, tugas dewan pengawas secara rinci yakni melaksanakan pengawasan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, menyelenggarakan sidang pelanggaran etik.

Bahkan dewan pengawas bisa melakukan evaluasi tahunan kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Tak hanya itu, dewan pengawas juga memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai.(Pon)

Baca Juga:

Mahasiswa Lintas Kampus Tolak Revisi UU KPK