Keuntungan Gunakan E-Voting di Pemilu 2024 Versi PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 30 Maret 2022
Keuntungan Gunakan E-Voting di Pemilu 2024 Versi PSI

Ilustrasi e-Voting. Foto: Kominfo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penggunaan sistem pemungutan suara elektronik alias e-Voting dalam pemilihan umum, baik di Pemilu 2024 maupun di Pilkada serentak.

Juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo menuturkan, penggunaan sistem e-Voting jauh lebih murah dan efisien ketimbang model pemungutan suara manual yang sudah digunakan Indonesia sejak Pemilu 1955.

Baca Juga

DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu

"Penggunaan sistem e-Voting akan mengurangi biaya logistik Pemilu secara signifikan. Uang rakyat bisa dihemat dan bisa digunakan untuk anggaran pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19,” tegas Sigit di Jakarta, Rabu (30/3).

Selain penghematan uang rakyat, e-Voting akan meminimalisir terjadinya korupsi pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan hasil Pemilu dapat diketahui dalam waktu yang jauh lebih cepat.

“Ini akan menghindari konflik dan polarisasi berkepanjangan saat menanti kepastian hasil pemungutan suara seperti pada beberapa Pemilu terakhir,” kata Sigit.

Baca Juga

APJII Dukung Penerapan E-Voting Pemilu 2024

PSI juga menyoroti e-Voting yang lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan ratusan juta surat suara pada tiap tingkatan Pemilu.

“Sebagai bonus, kita akan mengurangi penebangan jutaan pohon untuk mencetak kertas suara,” imbuhnya.

Masih menurut Sigit, pemungutan suara secara elektronik akan memperkecil peluang terjadinya kecurangan dalam perhitungan suara.

“Model pemungutan yang digunakan sekarang sangat rentan dicurangi dalam perjalanan perhitungan manual dari tingkat TPS sampai ke KPU pusat. Sistem digital jauh lebih aman,” tegasnya.

Terkait masalah keamanan dan kepercayaan pada sistem e-Voting, PSI menilai teknologi yang ada saat ini sudah matang dibandingkan beberapa tahun silam.

“Agak jadul sih, kalau masih berpikir soal keamanan dan trust pada sistem e-Voting. Sudah banyak negara di dunia yang menggunakan e-Voting, baik untuk Pemilu nasional maupun daerah, dan secara teknologi Indonesia sudah sangat siap,” pungkas Sigit. (Pon)

Baca Juga

PAN: Perlu Kajian Komprehensif Soal E-voting di Pemilu 2024

#Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan