Ketum PGI: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sudah Ditarget
Ketua Umum PGI Gomar Gultom (tengah) bertemu dengan Novel Baswedan cs di Gedung PGI Jakarta, Jumat (28/5). ANTARA/HO
MerahPutih.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom menilai, ke-75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah ditarget.
Hal tersebut disampaikan Gomar usai menggelar pertemuan dengan Novel Baswedan dan kuasa hukum 75 pegawai KPK tak lolos TWK Saor Siagian.
"Ke-75 orang ini cukup kuat indikasi yang menunjukkan ini merupakan target," kata Gomar kepada wartawan, Jumat (28/5).
Baca Juga:
Ada Demo Pro TWK, ICW: Pola Sama Setiap Ada Upaya Pelemahan KPK
Ia menyayangkan TWK yang semestinya digunakan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan justru dipakai untuk menyingkirkan pegawai KPK berintegritas.
Gomar mengaku menerima informasi kinerja beberapa pegawai yang tidak lolos TWK mendapat nilai A dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, tiga di antara mereka sedang menangani kasus-kasus besar.
"Jadi kalau boleh kita meminta seluruh proses ini dibuka secara transparan, tidak boleh ditutup-tutupi hanya dalam lingkungan KPK dan badan kepegawaian negara, supaya terang benderang dan dibuka secara jujur," ujarnya.
Terlebih, kata Gomar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan arahan bahwa TWK tidak boleh digunakan untuk memberhentikan pegawai.
"Kita menjadi bertanya-tanya, siapa sebetulnya kepala negara sekarang di negara ini," kata Gomar.
Baca Juga:
Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat.
Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).
Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. (Pon)
Baca Juga:
Koalisi Antikorupsi Sebut Ruwatan KPK untuk Hilangkan Roh Jahat
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum