Pimpinan KPK Ungkap Satu Pegawai Merah Berhasil Dibina

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan, ada satu pegawai "merah" yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) berhasil dibina kembali agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Yang 'merah' kami angkat satu, artinya ada tujuh item yang merah satu kita angkat akhirnya kemudian mampu menambah menjadi 24 bisa dibina," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (28/5).

Namun, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini enggan membeberkan nama satu pegawai lembaga antikorupsi dimaksud.

Baca Juga:

Ada Demo Pro TWK, ICW: Pola Sama Setiap Ada Upaya Pelemahan KPK

Sebelumnya, Ghufron mengklaim kelima pimpinan sudah berusaha memperjuangkan nasib para pegawai yang tak lolos asesmen TWK.

Ia berdalih, upaya pimpinan pupus karena adanya sistem peralihan status.

"Kami semua bukan hanya memperjuangkan, tapi kami menyayangi mereka semua. Tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan aparatur sipil negara (ASN)," kata Ghufron dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/5).

Ghufron mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi ASN. Salah satunya yakni mengikuti TWK.

"Bahwa TWK adalah sah dan legal sebagai sebuah mekanisme untuk memastikan pegawai KPK ketika alih status kepegawaian itu memiliki landasan hukum," ujarnya.

Dalam proses alih status menjadi ASN, kata Ghufron, para pegawai KPK hanya kurang persyaratan mengikuti TWK.

Sementara, syarat terkait uji kompetensi tidak dites ulang karena KPK masih memiliki data para pegawai saat bergabung.

Ditekankan Ghufron bahwa peralihan status pegawai KPK bukan sekadar "ganti jabatan". Namun, seluruh syarat harus dipenuhi para pegawai untuk menjadi abdi negara.

Baca Juga:

Koalisi Antikorupsi Sebut Ruwatan KPK untuk Hilangkan Roh Jahat

Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. (Pon)

Baca Juga:

Busyro Muqoddas Sebut Isu Taliban di KPK Produk Hoaks Buzzer Politik