Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI Didi Suprijadi mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) banyak membuat regulasi yang sifatnya mengancam kepada tenaga pendidik.
Contohnya guru wajib 24 jam tatap muka dengan murid. Bila tak dijalankan ancamannya tunjangan kinerja daerah (TKD) tak cair.
Baca Juga:
Ansor Minta Mendikbud Nadiem Tekan Radikalisme di Kampus-Kampus
Tapi aturan itu sudah diubah, kini diganti menjadi kewajiban 40 jam kerja dalam seminggu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
"Mohon maaf saya sering mengatakan begini Kemendikbud itu banyak aturan yang sifatnya mengancam kalau tidak 24 jam TKD gak keluar," kata Didi saat diskusi MNC Trijaya yang bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN!" di Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).
Tak hanya itu, kata dia, aturan lain yang mengancam yang dibuat Kemendikbud seperti kepala harus memiliki sertifikat pendidikan, jika tidak memilik itu dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dikeluarkan.
Menurut dia, aturan ini tidak tepat lantaran kepala sekolah yang berurusan dengan Kemendikbud berimbas ke murid-murid sekolah yang menerima dana BOS itu.
Baca Juga:
"Banyak ancaman-ancaman kalau kepala sekolah tidak punya sertifikat maka dana bos tidak akan dikeluarkan. Bayangkan dana BOS itu kan untuk anak-anak untuk masyarakat kenapa kepala sekolah yang salah dana BOS-nya yang diancam," papar dia.
Menggapi ancaman tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana mengatakan pihaknya berjanji tidak akan ada lagi regulasi yang sifatnya mengancam.
"Nanti tidak ada lagi aturan kaya gitu," balas pernyataan Didi. (Asp)
Baca Juga:
![[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas](https://img.merahputih.com/media/3b/32/1d/3b321dcd54a00cb569d52a67dfd6473e_182x135.jpeg)
