Ketua PB HMI Bantah Desak Kapolri dan Kepala BIN Mundur

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 27 Mei 2018
Ketua PB HMI Bantah Desak Kapolri dan Kepala BIN Mundur

Massa aksi yang tergabung dalam HMI membawa rekannya yang terjatuh akibat dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian saat aksi Refleksi 20 tahun Reformasi di Jakarta (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Aksi unjuk rasa peringatan 20 Tahun Reformasi di depan Istana Negara beberapa waktu lalu masih berbuntut panjang. Sejumlah aktivis HMI diduga menjadi korban kekerasan aparat. Bahkan, sempat terbetik kabar, ada anggota HMI yang meninggal dalam aksi tersebut.

Kasus kekerasan terhadap aktivis HMI sempat heboh di lini masa media sosial. Buntutnya, muncul tuntutan agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan mundur dari jabatan.

Simpang siur informasi terkait aksi unjuk rasa para anggotanya, Ketua Umum PB HMI Zuhad Aji Firmantoro membantah ada kader HMI yang meninggal. Meski demikian, Zuhad membenarkan adanya sejumlah kader HMI yang terluka dan mendapat perawatan di rumah sakit.

Unjuk Rasa HMI depan Istana
Petugas kepolisian membubarkan massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam saat aksi Refleksi 20 tahun Reformasi di Jakarta (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Zuhad menambahkan bahwa aksi unjuk rasa depan istana dilakukan aktivis-aktivis HMI MPO Cabang Jakarta.

"Dari insiden di Istana kemarin kami konfirmasi tidak ada kader HMI yang meninggal dunia," kata Zuhad di Jakarta, Minggu (27/5).

Tak hanya itu, HMI pun bantah adanya tuntutan terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk mundur dari jabatannya pasca aksi demo di kawasan Monas tersebut.

Demo aktivis HMI
Petugas kepolisian memadamkan api yang di sulut oleh massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam saat aksi Refleksi 20 tahun Reformasi di Jakarta (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Namun, mantan ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI ini meminta Kapolri untuk bisa mengusut tindakan represif oknum polisi saat rusuhnya demo memperingati 20 tahun reformasi itu.

"Bahwa PB HMI (MPO) tidak meminta Kapolri dan Kepala BIN untuk berhenti dari jabatannya, tetapi meminta Kapolri untuk mengusut tuntas oknum pelaku tindakan represif," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan tidak ada satu pun anggota HMI yang meninggal dunia saat aksi unjuk rasa di wilayah Monas tersebut. Hal ini pun sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial (medsos) menyebutkan ada yang meninggal dunia saat aksi. Menurut dia, kabar itu berupa berita bohong.

Kombes Argo Yuwono
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. (MP/Noer Ardiansjah)

"Itu hoax (berita yang beredar di medsos soal anggota HMI meninggal dunia)," ujar Argo Yuwono.

Mantan Kabid Humas Jawa Timur ini juga mengakui ada anggota HMI yang mengalami luka-luka dalam aksi tersebut. Namun, mereka sudah mendapatkan perawatan medis.

"Mahasiswa HMI MPO yang unjuk rasa ditangkap pada malam itu, tidak ada yang ditangkap tapi kita obati, dibawa ke RS lalu dipulangkan," ungkapnya.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kebersihan Air Danau Toba Terancam Limbah Perusahaan Nakal

#Massa HMI #Ketua Umum PB HMI #Kepala BIN #Aksi Unjuk Rasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Aksi emak-emak membawa poster menolak program MBG (Makan Bergizi Gratis) di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 15 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Dua pemuda yang dikira hilang saat demo di Jakarta kini telah kembali ke keluarga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Indonesia
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai sejak Dudy diangkan menjadi Menhub, kinerja kementerian mengalami kemunduran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Stasiun TV dilarang menayangkan aksi unjuk rasa, karena mengandung unsur kekerasan. Lalu, apakah informasi tersebut benar?
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Bagikan