Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ketua PA212 Tersangka, PKS Siap Beri Bantuan Hukum

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 11 Februari 2019
Ketua PA212 Tersangka, PKS Siap Beri Bantuan Hukum

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (tengah) (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut prihatin dengan dinaikannya status hukum Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menjadi tersangka pelanggaran pemilu.

"Kita turut bersedih, karena Slamet Ma'arif niatnya baik," kata Mardani saat ditemui wartawan di Kawasan Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (11/2).

Wakil Ketua Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu menyatakan, pihaknya akan memberi bantuan hukum terkait kasus yang sedang dihadapi Jubir FPI. "Koridor hukum memang sudah tersangka sehingga harus diproses di pengadilan untuk itu kita perlu membantu begitu," ujarnya.

Mardani menambahkan, pihaknya tidak mau menduga-duga apakah penetapan tersangka terhadap Slamet Maarif tebang pilih atau bentuk kriminalisasi. Namun yang jelas dalam hukum ada istilah praduga tak bersalah itu yang harus ditekankan.

Slamet Ma'arif saat mendatangi Mapolresta Solo
Ketua PA 212 Slamet Ma'arif bersama kuasa hukumnya saat mendatangi Mapolresta Solo (MP/Ismail)

"Kalau itu tebang pilih maka pemerintah bunuh diri. Makanya azas praduga tidak bersalah diberlakukan," terangnya.

Dia juga enggan berspekulasi apakah penetapan tersangka terkait dengan Pilpres 2019. "Saya tidak ingin memframing tapi kita akan mengawal proses ini agar Slamet mendapatkan bantuan hukum," tuntasnya.

Sebelumnya, Polresta Solo menetapkan Slamet Ma'arif sebagai tersangka Jumat (7/2) lalu. Slamet dituduh melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal saat tabliq akbar PA 212 di Solo.

Saat mengisi tabliq itu, Slamet diduga melakukan kampanye terselubung berupa ajakan memilih paslon nomor 02 Prabowo-Sandi. (Fdi)

#PKS #Slamet Maarif #Mardani Ali Sera
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan