Ketua PA212 Tersangka, PKS Siap Beri Bantuan Hukum

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 11 Februari 2019
Ketua PA212 Tersangka, PKS Siap Beri Bantuan Hukum

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (tengah) (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut prihatin dengan dinaikannya status hukum Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menjadi tersangka pelanggaran pemilu.

"Kita turut bersedih, karena Slamet Ma'arif niatnya baik," kata Mardani saat ditemui wartawan di Kawasan Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (11/2).

Wakil Ketua Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu menyatakan, pihaknya akan memberi bantuan hukum terkait kasus yang sedang dihadapi Jubir FPI. "Koridor hukum memang sudah tersangka sehingga harus diproses di pengadilan untuk itu kita perlu membantu begitu," ujarnya.

Mardani menambahkan, pihaknya tidak mau menduga-duga apakah penetapan tersangka terhadap Slamet Maarif tebang pilih atau bentuk kriminalisasi. Namun yang jelas dalam hukum ada istilah praduga tak bersalah itu yang harus ditekankan.

Slamet Ma'arif saat mendatangi Mapolresta Solo
Ketua PA 212 Slamet Ma'arif bersama kuasa hukumnya saat mendatangi Mapolresta Solo (MP/Ismail)

"Kalau itu tebang pilih maka pemerintah bunuh diri. Makanya azas praduga tidak bersalah diberlakukan," terangnya.

Dia juga enggan berspekulasi apakah penetapan tersangka terkait dengan Pilpres 2019. "Saya tidak ingin memframing tapi kita akan mengawal proses ini agar Slamet mendapatkan bantuan hukum," tuntasnya.

Sebelumnya, Polresta Solo menetapkan Slamet Ma'arif sebagai tersangka Jumat (7/2) lalu. Slamet dituduh melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal saat tabliq akbar PA 212 di Solo.

Saat mengisi tabliq itu, Slamet diduga melakukan kampanye terselubung berupa ajakan memilih paslon nomor 02 Prabowo-Sandi. (Fdi)

#PKS #Slamet Maarif #Mardani Ali Sera
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Bagikan