Ketua MPR Serukan Solidaritas Kemanusiaan untuk Rohingya

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 September 2017
Ketua MPR Serukan Solidaritas Kemanusiaan untuk Rohingya

Ketua MPR Zulkifli Hasan(Foto: MerahPutih/Hurri Rauf)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Dunia harus galangkan solidaritas untuk Rohingya. Tujuannya jelas, junta militer Myanmar segera hentikan kekerasan dan pengusiran etnis Rohingya di Rakhine.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyerukan solidaritas kemanusiaan bagi etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar dan mendesak semua pihak di seluruh dunia untuk berperan mengakhiri kejadian kekerasan terhadap etnis tersebut.

"Solidaritas kemanusiaan untuk Rohingya adalah implementasi nilai nilai kemanusiaan. Kita mendesak dunia internasional untuk adil dan tidak menerapkan standar ganda," kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/9).

Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Pondok Pesantren Asshiddiqiyah di Tangerang, Banten, Minggu. Hadir dalam acara itu pendiri dan pimpinan Yayasan Asshiddiqiyah KH Noer Muhammad Iskandar SQ, Pimpinan Asshiddiqiyah KH Muhammad Ulil Abshar dan lebih 800 santri.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menurut dia, seorang Pancasilais harus memanusiakan manusia, menolak segala bentuk penindasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Karena itu jika hari hari ini masyarakat Indonesia mengecam pembantaian dan genocida terhadap etnis Rohingya, maka hal itu merupakan penghargaan terhadap kemanusiaan. Bangsa Indonesia mengecam pembunuhan dan genocida terhadap Etnis Rohingya," ujarnya.

Ketua Umum DPP PAN itu menegaskan bahwa Pancasila menjamin penduduknya untuk menjalankan perintah agama secara leluasa. Menurut dia, menjalankan agama secara baik dan benar adalah jalan menjadi warga negara yang baik.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyesalkan kembali meningkatnya kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar dan menyebabkan ratusan warga etnis Rohingya tewas dalam krisis kemanusiaan tersebut.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang ikut ambil bagian dalam upaya menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang sempat memanas pada Oktober 2016.

"Indonesia negara pertama yang merespons kejadian pada Oktober tahun lalu. Sekarang, Indonesia juga adalah negara pertama yang merespons kekerasan kepada Rohingya yang kembali terjadi," kata Retno Marsudi di Jakarta, Minggu.(*)

#Ketua MPR #Zulkifli Hasan #Pengungsi Rohingya #Myanmar #Pembantaian Etnis
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
"Nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini. Yang sudah ada (opsi) yaitu di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Zulhas
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
Indonesia
MPR Selesaikan Rumusan Awal Pokok-Pokok Haluan Negara, Muzani Ajak Masyarakat Beri Masukan
Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya pengkajian terus-menerus terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
MPR Selesaikan Rumusan Awal Pokok-Pokok Haluan Negara, Muzani Ajak Masyarakat Beri Masukan
Indonesia
Ketua MPR Anggap Korupsi sebagai Penghancur Harapan Masa Depan, Ajak Seluruh Bangsa Introspeksi dan Menjaga Marwah Demi Indonesia Lebih Baik
MPR mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam menindak tegas kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketua MPR Anggap Korupsi sebagai Penghancur Harapan Masa Depan, Ajak Seluruh Bangsa Introspeksi dan Menjaga Marwah Demi Indonesia Lebih Baik
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dunia
Darurat Militer Dicabut, Junta Larang Partai Aung San Suu Kyi Ikut Pemilu Myanmar
Aung San Suu Kyi masih berstatus sebagai tahanan politik hingga saat ini
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
Darurat Militer Dicabut, Junta Larang Partai Aung San Suu Kyi Ikut Pemilu Myanmar
Indonesia
Junta Cabut Status Darurat Militer Setelah 4,5 Tahun, Myanmar Segera Gelar Pemilu
Junta militer yang berkuasa di Myanmar akhirnya mencabut status darurat yang telah diberlakukan negara tersebut selama empat setengah tahun.
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
Junta Cabut Status Darurat Militer Setelah 4,5 Tahun, Myanmar Segera Gelar Pemilu
Indonesia
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Memastikan peresmian Koperasi Desa Merah Putih menjadi tonggak awal gerakan koperasi modern efektif digital.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Sebanyak 108 koperasi desa (kopdes) Merah Putih sudah siap beroperasi.
Frengky Aruan - Senin, 21 Juli 2025
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Myanmar Kabulkan Amnesti Selebgram WNI yang Divonis 7 Tahun Bui
WNI berinisial AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Myanmar Kabulkan Amnesti Selebgram WNI yang Divonis 7 Tahun Bui
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia, Indonesia Kobarkan Bendera Perang lawan Myanmar
Beredar unggahan yang menyebutkan Indonesia akan berperang dengan Myanmar, buntut dari kasus TPPO.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia, Indonesia Kobarkan Bendera Perang lawan Myanmar
Bagikan