Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ketua KONI Tono Suratman Dilaporkan ke KPK

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 17 November 2015
Ketua KONI Tono Suratman Dilaporkan ke KPK

Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman. (Foto:koniriau.org)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Olahraga - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI), Komjen Pol (Purn) Oegroseno.

Tono dilaporkan atas dugaan penyimpangan anggaran. Dimana, KONI dinilai telah membantu pembiayaan kegiatan praPON tenis meja di Bandung beberapa waktu lalu. Pasalnya, menurut Oegroseno kegiatan itu digelar oleh pengurus PB PTMSI ilegal yang dipimpin oleh Marzukie Ali.

"Saya sampaikan pada KPK terkait biaya penggunaan anggaran pra-PON yang di Bandung tahun 2015. Kan KONI ini masih pakai biaya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kalau APBN tidak digunakan sebaik-baiknya, kasihan duit rakyat," tutur Oegroseno kepada wartawan di KPK, Selasa (17/11).

Ya, pelaporan ini tidak jauh dari buntut sengketa kepengurusan PTMSI antara Oegroseno dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie itu. Namun pada prosesnya, Pengadilan dan Surat Keputusan Kementerian Pemuda dan Olah Raga menyebutkan kalau PTMSI yang sah adalah versi Oergoseno.

Tapi, KONI pusat justru menyalurkan dana APBN untuk pra-PON Bandung yang berada di bawah kendali Marzuki. Padahal, pra-PON yang digelar PB PTMSI yang sah di bawah Oegroseno dihelat di Bali. Bahkan, pada pelaporannya itu, Oegroseno juga membawa bukti berupa putusan PTUN dan dokumen-dokumen lain terkait anggaran.

"Menpora sendiri sudah memberikan surat epada Ketua KONI agar menaati hukum putusan PTUN, tidak ditanggapi," bebernya.

Mirisnya, pelaporan ini menjelang Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) pada 28-30 November di Jayapura dengan agenda utama pemilihan ketua umum KONI periode 2015-2019.

Di Musornas ini, Tono Suratman juga sudah menyatakan kembali mencalon diri menjadi ketua umum KONI, meskipun dia mengaku belum melakukan pendaftaran. Pendaftaran calon ketua umum KONI akan ditutup pada 19 November.

Baca juga:

KONI DKI Sambut Baik Kejuaraan Karate Piala SIWO PWI Jaya VI

KONI Minta Persiapan Asian Games dan Olimpiade Disatukan

KONI Tepis Telah Sepakat dengan Tim Transisi Soal Pra PON

 

#Tono Suratman #KONI #Olah Raga #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Olahraga
FIP Bronze Bukan Hanya Ajang Kompetisi, Tapi Bikin Padel Jadi Olah Raga Populer d Indonesia
Kehadiran peserta internasional tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan turnamen padel berskala dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
FIP Bronze Bukan Hanya Ajang Kompetisi, Tapi Bikin Padel Jadi Olah Raga Populer d Indonesia
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Indonesia
Kejari Solo Terima Hasil Korupsi Dana Hibah KONI, Total Pengembalian Capai Rp 255 Juta
Kejari Solo menerima dana hibah KONI senilai Rp 35 juta. Kini, totalnya sudah mencapai Rp 255 juta yang diterima dari dua tersangka.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
Kejari Solo Terima Hasil Korupsi Dana Hibah KONI, Total Pengembalian Capai Rp 255 Juta
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Indonesia
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
sejauh ini dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, hanya 87 pesantren mendapatkan biaya operasional dengan jumlah berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juni 2026
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
Indonesia
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Presiden mengajak pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Bagikan