Ketua KONI Tono Suratman Dilaporkan ke KPK

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 17 November 2015
Ketua KONI Tono Suratman Dilaporkan ke KPK

Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman. (Foto:koniriau.org)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Olahraga - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI), Komjen Pol (Purn) Oegroseno.

Tono dilaporkan atas dugaan penyimpangan anggaran. Dimana, KONI dinilai telah membantu pembiayaan kegiatan praPON tenis meja di Bandung beberapa waktu lalu. Pasalnya, menurut Oegroseno kegiatan itu digelar oleh pengurus PB PTMSI ilegal yang dipimpin oleh Marzukie Ali.

"Saya sampaikan pada KPK terkait biaya penggunaan anggaran pra-PON yang di Bandung tahun 2015. Kan KONI ini masih pakai biaya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kalau APBN tidak digunakan sebaik-baiknya, kasihan duit rakyat," tutur Oegroseno kepada wartawan di KPK, Selasa (17/11).

Ya, pelaporan ini tidak jauh dari buntut sengketa kepengurusan PTMSI antara Oegroseno dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie itu. Namun pada prosesnya, Pengadilan dan Surat Keputusan Kementerian Pemuda dan Olah Raga menyebutkan kalau PTMSI yang sah adalah versi Oergoseno.

Tapi, KONI pusat justru menyalurkan dana APBN untuk pra-PON Bandung yang berada di bawah kendali Marzuki. Padahal, pra-PON yang digelar PB PTMSI yang sah di bawah Oegroseno dihelat di Bali. Bahkan, pada pelaporannya itu, Oegroseno juga membawa bukti berupa putusan PTUN dan dokumen-dokumen lain terkait anggaran.

"Menpora sendiri sudah memberikan surat epada Ketua KONI agar menaati hukum putusan PTUN, tidak ditanggapi," bebernya.

Mirisnya, pelaporan ini menjelang Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) pada 28-30 November di Jayapura dengan agenda utama pemilihan ketua umum KONI periode 2015-2019.

Di Musornas ini, Tono Suratman juga sudah menyatakan kembali mencalon diri menjadi ketua umum KONI, meskipun dia mengaku belum melakukan pendaftaran. Pendaftaran calon ketua umum KONI akan ditutup pada 19 November.

Baca juga:

KONI DKI Sambut Baik Kejuaraan Karate Piala SIWO PWI Jaya VI

KONI Minta Persiapan Asian Games dan Olimpiade Disatukan

KONI Tepis Telah Sepakat dengan Tim Transisi Soal Pra PON

 

#Tono Suratman #KONI #Olah Raga #APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan tidak mencerminkan fundamental ekonomi dan APBN tetap aman.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR menilai langkah Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan APBN akan jadi instrumen utama kebijakan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama untuk menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Indonesia
Purbaya Tegaskan Warga Tidak Perlu Khawatir Pembelian Alutsista Pembelian Ganggu APBN
Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pembiayaan negara karena formulasi fiskal telah disusun secara matang, termasuk alokasi pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Purbaya Tegaskan Warga Tidak Perlu Khawatir Pembelian Alutsista Pembelian Ganggu APBN
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Isu APBN 2026 Tinggal Rp 120 Triliun Dibantah, DPR Ungkap Fakta Sebenarnya
Banggar DPR membantah isu APBN 2026 tinggal Rp 120 triliun. Sebaliknya, pendapatan naik sebesar 10,5 persen.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Isu APBN 2026 Tinggal Rp 120 Triliun Dibantah, DPR Ungkap Fakta Sebenarnya
Bagikan