Ketua Komisi XIII Ingatkan Menteri HAM Pigai Jangan Pakai Pendekatan LSM


Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya (foto: dok Media DPR)
MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai diminta untuk mengoptimalkan anggaran kementerian Rp 64 miliar untuk melakukan penataan organisasi kelembagaan.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menekankan, hal tersebut penting karena Kementerian HAM termasuk kementerian baru yang perlu penataan organisasi sebelum bekerja merealisasikan program di bidang HAM
"Yang paling penting adalah proses institusionalisasi. Itu yang paling mendesak. Kenapa? Jadi tentu satu, penempatan sumber daya manusia, bagaimana pengorganisasian lembaga, itu menjadi sangat penting," kata Willy di gedung kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
"Ini pendekatan kan, pendekatan bernegara. Bukan pendekatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," imbuh politikus NasDem itu.
Baca juga:
Natalius Pigai Tegaskan Pembangunan HAM Tidak Bisa Dilakukan dengan Anggaran Kecil
Menurut Willy, anggaran Kementerian HAM saat ini Rp 64 miliar juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal tugas dan fungsi Kementerian HAM ini. Apalagi, lanjut dia, selama ini sudah ada Komnas HAM sehingga masyarakat tidak bingung dengan keberadaan Kementerian HAM.
"Sembari juga berbicara, sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri. Apa yang menjadi domain kementerian, apa yang menjadi domain dari Komnas HAM," tuturnya.
Sebelumnya, Memteri HAM Natalius Pigai meminta anggaran Rp 20 triliun. diaa mengaku sudah berbicara dengan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani jika negara mampu memberikan anggaran tersebut.
Dalam 100 hari pertama, Pigai mengatakan bakal menyusun nomenklatur di Kementerian HAM dan memantapkan struktur. Setelah itu, dia akan membangun sebuah sistem, pengadaan sarana prasarana serta fasilitas, dan menempatkan orang atau personel. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
