Ketua Komisi XIII Ingatkan Menteri HAM Pigai Jangan Pakai Pendekatan LSM

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 24 Oktober 2024
Ketua Komisi XIII Ingatkan Menteri HAM Pigai Jangan Pakai Pendekatan LSM

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya (foto: dok Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai diminta untuk mengoptimalkan anggaran kementerian Rp 64 miliar untuk melakukan penataan organisasi kelembagaan.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menekankan, hal tersebut penting karena Kementerian HAM termasuk kementerian baru yang perlu penataan organisasi sebelum bekerja merealisasikan program di bidang HAM

"Yang paling penting adalah proses institusionalisasi. Itu yang paling mendesak. Kenapa? Jadi tentu satu, penempatan sumber daya manusia, bagaimana pengorganisasian lembaga, itu menjadi sangat penting," kata Willy di gedung kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

"Ini pendekatan kan, pendekatan bernegara. Bukan pendekatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," imbuh politikus NasDem itu.

Baca juga:

Natalius Pigai Tegaskan Pembangunan HAM Tidak Bisa Dilakukan dengan Anggaran Kecil

Menurut Willy, anggaran Kementerian HAM saat ini Rp 64 miliar juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal tugas dan fungsi Kementerian HAM ini. Apalagi, lanjut dia, selama ini sudah ada Komnas HAM sehingga masyarakat tidak bingung dengan keberadaan Kementerian HAM.

"Sembari juga berbicara, sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri. Apa yang menjadi domain kementerian, apa yang menjadi domain dari Komnas HAM," tuturnya.

Sebelumnya, Memteri HAM Natalius Pigai meminta anggaran Rp 20 triliun. diaa mengaku sudah berbicara dengan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani jika negara mampu memberikan anggaran tersebut.

Dalam 100 hari pertama, Pigai mengatakan bakal menyusun nomenklatur di Kementerian HAM dan memantapkan struktur. Setelah itu, dia akan membangun sebuah sistem, pengadaan sarana prasarana serta fasilitas, dan menempatkan orang atau personel. (Pon)

#Menteri HAM #Natalius Pigai #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Bagikan