Ketua DPRD Minta Pemprov Tunjuk Plh Gubernur Pengganti Anies


Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendesak Pemprov DKI untuk menunjuk Pelaksana Harian Sementara (Plh) Gubernur pengganti Anies Baswedan.
Ia juga menyakini, bila Anies sudah mempunyai pilihan siapa penggantinya sebagai Gubernur sementara DKI.
Baca Juga
"Mungkin Pak Gubernur juga telah mempersiapkan siapa pelaksana harian sementara," pinta Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (1/12).
Bila sudah ada, politikus PDI Perjuangan ini meminta Plh Gubernur DKI untuk bisa secara optimal menjalankan roda Pemerintahan DKI dan bekerja dalam pemulihan kasus corona di Jakarta, agar dapat segera terkendali.
"Kepada Plh ini untuk tetap optimal melakukan pengawasan dan pemulihan di masa pandemi," ungkapnya.
Anies dinyatakan positif COVID-19 berdasar hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa dini hari (1/12). Pada Senin siang (30/11) kemarin, Anies melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI.

Setelah sebelumnya pada hari Minggu (29/11), Wagub DKI Ahmad Riza Patria dinyatakan positif COVID-19.
Keduanya kini dalam kondisi baik. Anies sendiri positif tanpa gejala. Ia tengah menjalani isolasi mandiri di Rumah Dinas Gubernur DKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Sama halnya dengan Wagub Riza sekarang ini juga sedang menjalani isolasi mandiri.
Sebagai upaya pencegahan kasus corona tak menyasar pejabat DKI, Prasetyo mendorong Pemprov DKI untuk lebih ketat lagi menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
"Dengan peristiwa tersebut pun saya meminta agar seluruh ASN di lingkungan Balai Kota Jakarta patuh protokol kesehatan dan tetap lakukan pelayanan terbaik kepada warga," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
