Ketua DPRD Janjikan Bamus Betawi Dana Hibah di APBD Perubahan 2020

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 Desember 2019
 Ketua DPRD Janjikan Bamus Betawi Dana Hibah di APBD Perubahan 2020

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ormas Kedaerahan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi tak mendapatkan dana bantuan hibah dari Pemprov DKI pada 2020. Penyebabnya, anggaran itu tidak dibahas di komisi maupun di Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Bamus Betawi Abraham Lunggana atau Haji Lulung mengaku legowo tak menerima anggaran dana hibah Bamus Betawi pada tahun 2020.

Baca Juga:

Ahok Minta Dukungan Bamus Betawi Singkirkan Preman

Haji Lulung mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran mandiri sebesar Rp10 miliar untuk kegiatan di tahun 2020.

"Saya pastikan saya mengerti anggaran DKI sedang defisit. Saya bilang saya siap tidak menerima hibah tahun ini dan saya siap dengan uang saya dan teman-teman. Saya siapkan buat program Bamus Betawi tahun 2020 sebesar Rp 10 miliar," kata dia.

Ketua Umum Bamus Betawi Haji Lulung kecewa tidak dapat dana hibah APBD
Ketua Umum Ormas Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Abraham Lunggana. Foto: MP/Asropih

Lulung menerangkan, anggaran puluhan miliar itu untuk beberapa program yakni meluncurkan tabungan umrah untuk masyarakat dan Bamus Betawi, untuk festival palang pintu, festival kerak telor, hingga festival Kampung Betawi.

"Terus yang keenam dan seterusnya itu terus yah kita laksanakan. Jadi kita tidak pernah mau berhenti untuk menjalankan program sesuai perda Nomor 4 Tahun 2015 artinya di situ juga ada kelestarian Budaya Betawi," paparnya.

Sementra itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa Bamus Betawi bakal mendapatkan hibah yang bersumber dari APBD Perubahan 2020.

Prasetyo menuturkan, anggaran hibah untuk Bamus Betawi ditunda dalam APBD murni 2020 karena sebelumnya tidak dibahas dalam rancangan APBD.

Baca Juga:

Bamus Betawi Tak Dapat Kucuran Dana APBD, Begini Reaksi Haji Lulung

"Masalah dana Bamus Betawi itu bukan enggak dapat, nanti di (APBD) Perubahan, dapat," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, DPRD DKI tidak mungkin langsung menyetujui anggaran yang baru diusulkan saat rapat pembahasan RAPBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau jadi temuan (Badan Pemeriksa Keuangan), bahaya juga. Kemudian, takutnya ke depannya ada yang begitu lagi," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Wagub Sandiaga Ajak Bamus Betawi Terlibat dalam Jakarta Fair 2018

#Haji Lulung #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan