Ketua DPR Prihatin Musibah Terus Melanda Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 08 Juli 2015
Ketua DPR Prihatin Musibah Terus Melanda Indonesia

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menerima kunjungan Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert (kiri) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3).(Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut prihatin atas semua musibah yang menimpa Indonesia belakangan ini antara lain musibah kecelakaan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara di Medan, bencana erupsi Gunung Sinabung yang masih terus terjadi hingga kini dan masalah perlindungan anak.

"Kami seluruh anggota DPR turut berfuka atas jatuhnya Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara C-130 di Medan minggu lalu yang menelan sejumlah korban jiwa prajurit dan masyarakat sipil," tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Setya Novanto dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (7/7).

Dia berharap, para keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menemrima cobaan ini.

"Terkait musibah tersebut kami meminta pemerintah untuk memberikan bantuan terbaik bagi para keluarga korban termasuk korban yang mengalami luka," sambungnya.

Dia mengakui, kejadian tersebut merupakan kesalahan dari pemerintah. Karena, dalam hal ini pemerintah masih saja mengoperasikan kapal yang sudah tua dan tidak layak pakai yang tentunya dapat mengakibatkan bukan hanya bagi penggunanya itu sendiri melainkan juga orang lain.

Oleh sebab itu, dia sepakat bersama Pemerintah untuk merevitalisasi dan memodernisasi Alutsista TNI guna mencegah peristiwa ini terulang kembali.

Sementara itu, terkait bencana erupsi Gunung Sinabung. Setya selaku Pimpinan DPR mendorong agar penanganannya langsung ditangani pemerintah pusat.

"Untuk itu diperlukan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Penanganan Bencana Sinabung. Nah Tim kami usulkan untuk dipimpin Menteri Koordinator. Sementara, pada tataran tekhnis operasionalnya itu dapat dikoordinasikan gubernur dan didampingi bupati serta pejabat daerah setempat," katanya.

Sedangkan, dalam permasalahan perlindungan anak di dalam negeri. Dia mengakui, bahwa penanganannya belum cukup maksimal. Hal tersebut terlihat dalam kasus Engeline, dan kasus-kasus terkait perlindungan anak lainnya, termasuk juga belum terpenuhinya pendidikan dasar dan gizi anak di sejumlah daerah yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu, DPR menghimbau kepada seluruh elemen bangsa, khususnya bagi orangtua, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum serta masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama memberi perhatian yang lebih terhadap perlindungan anak.

"Sepertu melaksanakan dengan sungguh-sungguh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak," pungkasnya.(rfd)

 

Baca Juga:

Pengalaman Netizen Saat Menumpang Pesawat Hercules C-130

Tiba di Bandara Halim, Korban Hercules C-130 Disambut Upacara Militer

Aparat TNI Penjual Tiket Hercules C-130 Segera Ditindak

Margriet Tersenyum Saat Rekonstruksi Engeline Dibunuh

Tewasnya Engeline Buktikan UU Perlindungan Anak Mandul

 

 

 

#Undang-Undang Perlindungan Anak #Setya Novanto #DPR #Engeline #Korban Hercules C-130 #Hercules C-130
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Indonesia
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
BEM mahasiswa kembali geruduk MPR/DPR besok. Mereka akan menagih janji mahasiswa soal 17+8 tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Bagikan