Ketua DPR Prihatin Musibah Terus Melanda Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 08 Juli 2015
Ketua DPR Prihatin Musibah Terus Melanda Indonesia

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menerima kunjungan Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert (kiri) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3).(Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut prihatin atas semua musibah yang menimpa Indonesia belakangan ini antara lain musibah kecelakaan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara di Medan, bencana erupsi Gunung Sinabung yang masih terus terjadi hingga kini dan masalah perlindungan anak.

"Kami seluruh anggota DPR turut berfuka atas jatuhnya Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara C-130 di Medan minggu lalu yang menelan sejumlah korban jiwa prajurit dan masyarakat sipil," tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Setya Novanto dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (7/7).

Dia berharap, para keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menemrima cobaan ini.

"Terkait musibah tersebut kami meminta pemerintah untuk memberikan bantuan terbaik bagi para keluarga korban termasuk korban yang mengalami luka," sambungnya.

Dia mengakui, kejadian tersebut merupakan kesalahan dari pemerintah. Karena, dalam hal ini pemerintah masih saja mengoperasikan kapal yang sudah tua dan tidak layak pakai yang tentunya dapat mengakibatkan bukan hanya bagi penggunanya itu sendiri melainkan juga orang lain.

Oleh sebab itu, dia sepakat bersama Pemerintah untuk merevitalisasi dan memodernisasi Alutsista TNI guna mencegah peristiwa ini terulang kembali.

Sementara itu, terkait bencana erupsi Gunung Sinabung. Setya selaku Pimpinan DPR mendorong agar penanganannya langsung ditangani pemerintah pusat.

"Untuk itu diperlukan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Penanganan Bencana Sinabung. Nah Tim kami usulkan untuk dipimpin Menteri Koordinator. Sementara, pada tataran tekhnis operasionalnya itu dapat dikoordinasikan gubernur dan didampingi bupati serta pejabat daerah setempat," katanya.

Sedangkan, dalam permasalahan perlindungan anak di dalam negeri. Dia mengakui, bahwa penanganannya belum cukup maksimal. Hal tersebut terlihat dalam kasus Engeline, dan kasus-kasus terkait perlindungan anak lainnya, termasuk juga belum terpenuhinya pendidikan dasar dan gizi anak di sejumlah daerah yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu, DPR menghimbau kepada seluruh elemen bangsa, khususnya bagi orangtua, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum serta masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama memberi perhatian yang lebih terhadap perlindungan anak.

"Sepertu melaksanakan dengan sungguh-sungguh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak," pungkasnya.(rfd)

 

Baca Juga:

Pengalaman Netizen Saat Menumpang Pesawat Hercules C-130

Tiba di Bandara Halim, Korban Hercules C-130 Disambut Upacara Militer

Aparat TNI Penjual Tiket Hercules C-130 Segera Ditindak

Margriet Tersenyum Saat Rekonstruksi Engeline Dibunuh

Tewasnya Engeline Buktikan UU Perlindungan Anak Mandul

 

 

 

#Undang-Undang Perlindungan Anak #Setya Novanto #DPR #Engeline #Korban Hercules C-130 #Hercules C-130
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Alasan Komisi XI DPR memilih Thomas Thomas karena figur yang bisa diterima semua partai politik
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Bagikan