Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas dengan Tetap Humanis Sikapi Aksi OPM

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 19 Juli 2024
Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas dengan Tetap Humanis Sikapi Aksi OPM

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kembali terjadinya tindakan anarkis yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia meminta Pemerintah untuk bertindak tegas, namun tetap mengedepankan sisi humanis.

“Pemerintah harus segera ambil langkah tegas yang komperhensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua ini mengingat kejadian terus berulang. Tapi pendekatan humanis tetap harus diperhatikan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/7).

Diketahui, situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI pada Selasa (16/7) lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.

Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Buntut protes itu, sebanyak enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa. Mereka juga meminta ganti rugi total Rp 3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak sebagai denda adat.

Baca juga:

DPR Minta Aparat Gunakan Tindakan Tegas dan Humanis untuk Lawan OPM

Usai menembak mati 3 anggota OPM tersebut, personel TNI menyita satu pucuk pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora

Barang bukti itu diduga milik kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi yang terus menerus meneror warga sipil.

Lebih lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, tindakan anarkis OPM harus disikapi dengan penegakan hukum yang tegas.

“Tapi langkah-langkah strategis yang mengedepankan sisi kemanusiaan juga tetap harus dilakukan. Perhatikan pendekatan sosial budaya untuk merangkul masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkasnya. (Pon)

#DPR RI #Puan Maharani #OPM #Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Misbakhun merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk subsidi tepat sasaran dan reformasi fiskal progresif
Angga Yudha Pratama - 59 menit lalu
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Hinca menekankan bahwa Triyono harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan jawabannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Bagikan