Ketua DPR Duga Eks Kapolsek Pasirwangi Garut 'Agen Provokator'

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 01 April 2019
Ketua DPR Duga Eks Kapolsek Pasirwangi Garut 'Agen Provokator'

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mencurigai eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Azis sebagai agen provokator yang sengaja memperkeruh suasana jelang pencoblosan Pilpres 17 April mendatang.

AKP Sulman sebelumnya melempar pernyataan atasannya Kapolres Garut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengumpulkan para kapolsek di bawah jajarannya beberapa waktu lalu untuk memenangkan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kan dalam suasana politik begini bisa aja hal itu diciptakan untuk membentur-benturkan dua pihak," kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

"Bisa aja rekayasa sejauh tak ada bukti. Saya bisa aja bilang, kamu nyuruh saya, tapi kan enggak ada bukti-bukti," ujar politikus Golkar itu lagi.

debat
Jokowi dan Prabowo bersama moderator dalam debat keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat (Foto: antaranews)

Namun, Bamsoet meminta Propam Polri harus mengusut tuntas pernyataan AKP Sulman itu agar tidak memicu kerusuhan publik jelang pencoblosan, sekaligus memperjelas duduk perkaranya.

"Ya nantikan bisa dilihat fakta apa itu isapan jempol apakah itu betul. Harus diwaspadai praktik adu domba ini islam sama islam polisi sama polisi TNI sama polisi ini makin kencang kita harusnya makin sadar betul yang utamakan kesatuan republik ini," kata dia.

Baca Juga:

AKP Sulman Azis Mengaku Diperintah Kapolres Garut Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Tuduh Atasan Condong ke Jokowi, AKP Sulman Pernah Foto Bareng Timses Prabowo

Eks Kapolsek Berdalih Foto Bareng Kubu Prabowo Bukti Perintah Tugas

Menurut Bamsoet, jika pun tuduhan AKP Sulman benar itu hanya merupakan kelakuan nakal oknum, bukan sikap resmi Polri. Dia tetap yakin Polri takkan berpihak kepada capres manapun. "Saya enggak yakin polisi berpihak karena doktrinya jelas hukumannya jelas," tutup petinggi Golkar itu.

Kepala Kepolisian Resor(Kapolres) Garut, AKBP Budi Satria Wiguna

Sebelumnya, eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Azis menyatakan atasannya Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengumpulkan para kapolsek di bawah jajarannya beberapa waktu lalu.

Tak hanya memerintahkan semua kapolsek untuk memenangkan pasangan petahana, Budi disebut juga mengancam akan memutasi kapolsek yang wilayahnya dimenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

"Kita diperintahkan mendukung paslon 01, dan ada ancaman juga kalau seandainya paslon 01 kalah di wilayah masing-masing," kata AKP Sulman dalam jumpa pers kemarin. (Knu)

#Bambang Soesatyo #Pilpres 2019 #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Bamsoet menilai keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan