Eks Kapolsek Berdalih Foto Bareng Kubu Prabowo Bukti Perintah Tugas

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 01 April 2019
Eks Kapolsek Berdalih Foto Bareng Kubu Prabowo Bukti Perintah Tugas

Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - AKP Sulman Azis tidak terima dengan alasan dirinya dimutasi dari jabatan Kapolsek Pasirwangi Garut karena foto bareng dengan tokoh pemenangan pasangan calon 02 Prabowo-Sandi.

Sulman malah balik menuduh atasannya Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna tidak netral memerintahkan semua kapolsek memenangkan pasanganan petahana Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, perwira polisi itu berdalih foto dirinya bersama ulama Garut yang mendukung Prabowo itu sebagai bagian dari tugas memetakan kekuatan lawan Jokowi.

"Saya berfoto, sambil membuat laporan untuk melaporkan kepada Kapolres. Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya," kata Sulman, kepada wartawan, kemarin.

AKP Sulman Aziz
Eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

Menurut Sulman, Kapolres Garut saat mengumpulkan jajaran kapolsek pernah meminta untuk mendata peta kekuatan kedua capres. Dia menambahkan Kapolres juga mengancam akan memutasi kapolsek yang wilayahnya dimenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

"Kita diperintahkan mendukung paslon 01, dan ada ancaman juga kalau seandainya paslon 01 kalah di wilayah masing-masing," tutur perwira polisi dengan pangkat setingkat Kapten itu.

Sulman juga mengaku difitnah atas tuduhann memobilisasi 9 kepala desa memilih Prabowo-Sandi. "Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah keras tudingan miring mantan anak buahnya AKP Sulman Azis. Budi beralasan pemanggilan seluruh kapolsek saat itu membahas pemetaan kerawanan pemilu di Garut, bukan mengarahkan untuk menggalang dukungan memenangkan petahana.

"Kapolsek kumpul di Polres itu kan sudah menjadi tanggungjawab Kapolres untuk meng-anev (analisa evaluasi) tujuan operasional, setiap bulan dilaksanakan," kata Budi. "Itu pun arahnya ke arah masalah mapping kerawanan di Garut." (Knu)

#Pilpres 2019 #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pembalakan liar dan pembukaan lahan di hulu Sungai Tamiang, Aceh, yang diduga terkait kerusakan lahan pemicu bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bagikan