Thomas Kukuh
Merahputih.com - Saat membacakan gugatan sengketa Pilpres 2019, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diwakili Denny Indrayana menyinggung soal penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power yang dilakukan Jokowi. Abuse of power itu yang dilakukan Jokowi disebut penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pun menanggapinya. Menurut TKN, tuduhan abuse of power dari Prabowo- Sandi sangatlah kurang tepat.
BACA JUGA: Tanggapan Yusril Soal Tuduhan Kubu Prabowo-Sandi Soal THR dan Kenaikan Gaji ASN
Wakil Sekertaris TKN Raja Juli Antoni mengatakan, tudingan itu terlalu dipaksakan. "Misalkan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat dianggap sebagai abuse of power. Di mana letak abuse of power-nya?" ujar Raja Juli wartawan, Jumat (14/6).
Raja Juli menepis anggapan kubu Prabowo-Sandiaga bila melepaskan tanggung jawabnya dengan cuti penuh waktu, itu disebut justru melanggar aturan. "Pak Jokowi justru melanggar konstitusi dan sumpah jabatan bila pada masa kampanye berhenti menjalankan tugasnya melayani rakyat," kata Sekjen PSI ini.
BACA JUGA: Kuasa Hukum BPN: Tautan Berita Bisa Jadi Bukti
BACA JUGA: Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi: MK Harapan Para Pencari Keadilan
Jokowi yang jarang kampanye disebut sempat menjadi perhatian TKN. Namun menurut Antoni, Jokowi menegaskan lebih ingin fokus mengurus negara dan kampanye masih bisa diwakilkan oleh tim sukses.
"Sebagai tim kampanye pada awalnya kami justru sering komplain (pada Jokowi). ‘Kapan kampanyenya kalau Pak Jokowi sangat fokus mengurusi negara’. Waktu habis rapat kabinet ketimbang mengikuti jadwal kampanye," sebut Raja Juli. Karenanya, tuduhan tersebut sangatlah kurang tepat. (knu)
