Ketergantungan pada Impor, Pemerintah Tingkatkan Produksi Kedelai Dalam Negeri


Panen kacang kedelai di Cinangka, Anyer, Kabupaten Serang, Banten. ANTARA/HO/Humas Pemkab
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo memberi arahan agar produksi kedelai nasional ditingkatkan sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 100 persen bergantung kepada impor.
"Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu, produksi nasionalnya kan turun terus," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat di Istana Negara, Senin (19/9).
Lanjut Airlangga, Jokowi juga memberikan sejumlah arahan antara lain agar jajarannya dapat menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
Baca Juga:
Pedagang Tahu-Tempe DIY Terpaksa Siasati Harga Kedelai Meroket
"Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp 10.000 (per kilogram)," tambah Airlangga.
Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp 10.000,00 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp 7.700,00 atau bahkan lebih murah.
"Di tahun 2018 misalnya, kita produksi di 700 ribu hektare, nah sekarang kita produksi di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Pemerintah ingin semua ada mix, tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelas Airlangga.
Baca Juga:
Perajin Tempe Jakarta Mogok, PDIP DKI Tuntut Pemerintah Subsidi Kedelai
Kemudian, Airlangga menyampaikan bahwa Jokowi dalam rapat tersebut juga memberikan arahan untuk mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat.
"Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare," kata Airlangga.
Langkah selanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.
"Anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp 400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 ribu menjadi 600 ribu hektare, existing sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Harga Kedelai Mahal, Produsen Tahu Tempe Minta Bulog Campur Tangan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

Pekerja Profesional Bidang TIK Minim, Baru 0,8 Persen Dari Total Angkatan Kerja Nasional.

Isu Transfer Data Pribadi Jadi Perbincangan Hangat, Menkomdigi Bakal Temui Menko Airlangga Hartarto

Tidak Ikut Prabowo Pulang, Menko Airlangga Langsung Geser dari Brasil ke AS Nego ke Pemerintah Trump

Pemerintah Tetapkan Deregulasi Kebijakan Impor 10 Komoditas

Kompak! Bahlil dan Airlangga Hartarto Enggan Berspekulasi Soal Reshuffle Kabinet

Kirim Airlangga ke AS, Prabowo Tunggu Laporan Hasil Negosiasi Tarif Trump

AS Respons Positif Indonesia, Sepakat Selesaikan Negosiasi soal Tarif 60 Hari ke Depan
