Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hari ini dengan agenda keterangan ahli Marsudi Wahyu Kisworo yang berkaitan dengan IT situng KPU. Apa yang dijelaskan Marsudi menunjukan bahwa server KPU memiliki sistem yang susah untuk dihack artinya tingkat pengamanan datanya cukup tinggi.
Pengamat politik Wempy Hadir menilai, apa yang diuraikan ahli KPU tidak menunjukan bahwa ada kecurangan TSM seperti yang dituduhkan kubu Prabowo-Sandi selama ini.
Justru penjelasan yang disampaikan oleh ahli IT menjadi pengetahuan bagi publik terkait dengan pemanfaatan IT dalam pemilu sangat membantu dalam hal transparansi data hasil pemilu.
"Dengan demikian, para penyelenggara atau pihak tertentu tidak menyalahgunakan wewenang sebab semua dipantau oleh publik secara bebas. Dengan sendirinya tuduhan kecurangan TSM hanyalah narasi tanpa diperkuat dengan data dan fakta. Ibarat mimpi di siang bolong, TSM ga ada kok dibilang ada TSM," jelas Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (20/6).
Dari penjelasan ahli tadi, lanjut Wempy, tentu hakim MK mendapatkan materi baru yang lebih rasional sehingg membantu mereka untuk menentukan sikap berkaita laporan pihak termohon.
"Saya kira sesuai dengan penjelasan ahli tadi, sangat besar peluang untuk ditolak gugatan dari tim Prabowo-Sandi," ungkap Direktur Indo Polling Network ini.
Apalagi saksi dan ahli tim Prabowo-Sandi tidak mampu meyakinkan hakim sebab dalam kesaksian mereka tidak menunjukan bukti yang sahih.
"Jadi tidak ada alasan bagi hakim MK untuk mengabulkan gugatan pemohon," urai Wempy.
BACA JUGA: BW Absen di Sidang MK, Pengamat: Itu Contempt of Court
Novel Baswedan Ungkap Alasan Penuntasan Kasusnya Pengaruhi Pemberantasan Korupsi
Jumat (21/6) esok, pihak Jokowi-Ma'ruf bakal menghadirkam saksi-saksinya. Apalagi mereka bakal memprioritaskan keterangan saksi ahli hukum pidana dan tata negara.
"Artinya, bisa semua kedaksian dari pihak pemohon akan dibantah semua oleh saksi termohon. Jika disertao data dan fakta yang valid, maka rasanya sidang MK sudah bisa kita simpilkan secara de facto bahwa semua gugatan berpotensi ditolak semua oleh hakim MK demi hukim dan keadilan," tutup Wempy.(Knu)
