Ketemu Isu Tertentu, PAN, PKS dan Demokrat Akan Bersatu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 25 Oktober 2019
Ketemu Isu Tertentu, PAN, PKS dan Demokrat Akan Bersatu

Mikhael Raja Muda Bataona. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Bataona, mengatakan, PAN, PKS dan Partai Demokrat bisa efektif menjadi oposisi dalam mengontrol jalannya pemerintahan, jika memiliki kesamaan agenda politik.

"Menurut saya, PAN, Partai Demokrat dan PKS bisa efektif menjadi oposisi, ketika mereka memiliki kesamaan kepentingan dalam agenda-agenda perjuangan ke depan," kata Bataona, di Kupang, Jumat (25/10).

Baca Juga:

Nadiem Makarim Diminta Jadikan Lulusan di Indonesia Pencipta Lapangan Kerja

Artinya, saat PAN, PKS dan Partai Demokrat punya lawan yang sama dalam isu tertentu, maka otomatis mereka akan bersatu.

"Tapi ketika tidak ada lawan bersama, maka menurut saya akan sulit, sebab ideologi Demokrat sebagai partai tengah nasionalis dan karakter SBY yang sangat hati-hati tidak akan mudah mengikuti cara beroposisi yang diajukan PKS dan PAN," jelas dia.

Jika partai-partai yang berada di luar kekuasaan ini tidak ada kesamaan kepentingan, maka mereka bisa saja hanya menyalak di media, tapi mandul dalam putusan-putusan di parlemen, katanya. "Karena kita tahu bersama bahwa, di dalam setiap isu politik, semua partai punya hitungan-hitungan pragmatis dan ideologis tertentu," beber dia.

Presiden Jokowi dan SBY di Istana (Biro Pers Setpres)

Ketika ada agenda yang justru sejalan dengan kepentingan mereka, maka mereka juga akan sepakat dan bungkam terhadap pemerintah.

"Dalam politik selalu berlaku hukum 'lawan bersama'. Hukum ini selalu menjadi dasar bagi persahabatan," ungkap pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.

Baca Juga:

Gojek Dukung Nadiem Makarim Sebagai Salah Satu Menteri Kabinet Jokowi

Menurut dia, justru PKS yang akan beroposisi secara lunak. Hal ini karena PKS tahu bahwa meskipun mereka sekarang di luar pemerintahan, tapi dulu di Solo mereka pernah mengusung Jokowi di periode pertama wali kota Solo, dan Hidayat Nurwahid bahkan menjadi jurkam Jokowi ketika itu.

"Mungkin oposisi yang agak lunak iya tetapi bukan oposisi yang ekstrem," katanya. (*)

#Pengamat Politik #Partai Demokrat #PAN #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan