Soffi Amira
MerahPutih.com - Rangkaian demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada 25 Agustus hingga 9 September 2025 berujung kerusuhan.
Aksi yang awalnya dipicu persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah itu pun berkembang menjadi isu dugaan keterlibatan pihak asing.
Demonstrasi bermula dari keresahan masyarakat terhadap tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.
Baca juga:
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Kenaikan PBB dan Biaya Hidup Picu Kemarahan Publik
Selain itu, kenaikan pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah serta persoalan biaya hidup turut menjadi pemicu kemarahan publik.
Aksi kemudian berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah rumah anggota DPR dan pejabat didatangi massa. Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, enam orang dilaporkan meninggal dunia, ribuan orang ditahan, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Pemerintah akhirnya melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan, termasuk mengenai tunjangan anggota DPR.
Sementara di tengah gejolak itu, muncul tudingan adanya campur tangan asing. Nama Open Society Foundations atau OSF yang didirikan George Soros ikut disebut.
Baca juga:
Mahasiswa Demo di Dekat Bundaran HI Jakarta Bubar, 21 Orang Diamankan Polisi
Analis Swiss Angelo Giuliano menyebut OSF telah beroperasi secara global dan mendukung sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi di Indonesia. Pernyataan itu kemudian menjadi salah satu dasar munculnya narasi mengenai dugaan pendanaan asing.
Adanya dukungan pendanaan kepada organisasi masyarakat sipil belum membuktikan bahwa OSF membiayai kerusuhan.
kata Guiliano
Yayasan Kurawal, yang ikut terseret dalam isu tersebut, meminta pemerintah membentuk TGPF untuk mengusut dugaan kekerasan serta berbagai tudingan yang berkembang.
Kurawal menilai, fakta terkait rangkaian demonstrasi harus dibuka secara transparan. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa penanganan aksi massa harus tetap menghormati hak warga negara.
Eks Kepala BIN Buka Suara soal Kerusuhan di DPR Agustus 2025
Sementara itu, mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono menyebutkan, bahwa kerusuhan di kompleks DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya dipicu faktor internal.
Pemerhati sosial Aditya Setiawan juga mengklaim adanya jaringan internasional yang menyalurkan dana melalui organisasi lokal untuk memengaruhi kelompok masyarakat dan membangun narasi negatif terhadap pemerintah.
Tenaga Ahli Utama KSP Ulta Levenia Nababan menyebut data mengenai aliran dana OSF kepada Yayasan Kurawal dan sejumlah lembaga lain pada periode 2019-2024.
Meski begitu, klaim tersebut masih harus dibedakan dengan bukti keterlibatan langsung dalam kerusuhan. Pendanaan organisasi tidak otomatis berarti pemberi dana mengendalikan aksi demonstrasi atau kekerasan.
Baca juga:
Demi memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap aliran dana, penerima, tujuan penggunaan, serta hubungan antara pihak pendana dan aktor yang terlibat dalam aksi.
Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menegaskan pemerintah akan menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
Dengan demikian, isu intervensi asing dalam kerusuhan demonstrasi 2025 masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Pemerintah maupun aparat penegak hukum dituntut membuka fakta secara transparan agar masyarakat tidak terjebak pada spekulasi maupun tuduhan yang belum terverifikasi. (pon)
