Dugaan Intervensi Asing di Balik Kerusuhan Demo 2025, Benarkah OSF Terlibat?

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 19 Agustus 2026
Dugaan Intervensi Asing di Balik Kerusuhan Demo 2025, Benarkah OSF Terlibat?

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rangkaian demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada 25 Agustus hingga 9 September 2025 berujung kerusuhan.

Aksi yang awalnya dipicu persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah itu pun berkembang menjadi isu dugaan keterlibatan pihak asing.

Demonstrasi bermula dari keresahan masyarakat terhadap tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.

Baca juga:

Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas

Kenaikan PBB dan Biaya Hidup Picu Kemarahan Publik

Selain itu, kenaikan pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah serta persoalan biaya hidup turut menjadi pemicu kemarahan publik.

Aksi kemudian berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah rumah anggota DPR dan pejabat didatangi massa. Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, enam orang dilaporkan meninggal dunia, ribuan orang ditahan, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Pemerintah akhirnya melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan, termasuk mengenai tunjangan anggota DPR.

Sementara di tengah gejolak itu, muncul tudingan adanya campur tangan asing. Nama Open Society Foundations atau OSF yang didirikan George Soros ikut disebut.

Baca juga:

Mahasiswa Demo di Dekat Bundaran HI Jakarta Bubar, 21 Orang Diamankan Polisi

Analis Swiss Angelo Giuliano menyebut OSF telah beroperasi secara global dan mendukung sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi di Indonesia. Pernyataan itu kemudian menjadi salah satu dasar munculnya narasi mengenai dugaan pendanaan asing.

Adanya dukungan pendanaan kepada organisasi masyarakat sipil belum membuktikan bahwa OSF membiayai kerusuhan.

kata Guiliano

Yayasan Kurawal, yang ikut terseret dalam isu tersebut, meminta pemerintah membentuk TGPF untuk mengusut dugaan kekerasan serta berbagai tudingan yang berkembang.

Kurawal menilai, fakta terkait rangkaian demonstrasi harus dibuka secara transparan. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa penanganan aksi massa harus tetap menghormati hak warga negara.

Eks Kepala BIN Buka Suara soal Kerusuhan di DPR Agustus 2025

Sementara itu, mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono menyebutkan, bahwa kerusuhan di kompleks DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya dipicu faktor internal.

Pemerhati sosial Aditya Setiawan juga mengklaim adanya jaringan internasional yang menyalurkan dana melalui organisasi lokal untuk memengaruhi kelompok masyarakat dan membangun narasi negatif terhadap pemerintah.

Tenaga Ahli Utama KSP Ulta Levenia Nababan menyebut data mengenai aliran dana OSF kepada Yayasan Kurawal dan sejumlah lembaga lain pada periode 2019-2024.

Meski begitu, klaim tersebut masih harus dibedakan dengan bukti keterlibatan langsung dalam kerusuhan. Pendanaan organisasi tidak otomatis berarti pemberi dana mengendalikan aksi demonstrasi atau kekerasan.

Baca juga:

Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer

Demi memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap aliran dana, penerima, tujuan penggunaan, serta hubungan antara pihak pendana dan aktor yang terlibat dalam aksi.

Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menegaskan pemerintah akan menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Dengan demikian, isu intervensi asing dalam kerusuhan demonstrasi 2025 masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Pemerintah maupun aparat penegak hukum dituntut membuka fakta secara transparan agar masyarakat tidak terjebak pada spekulasi maupun tuduhan yang belum terverifikasi. (pon)

#Demonstrasi #Kerusuhan Massa #DPR RI #BIN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan