Dugaan Intervensi Asing di Balik Kerusuhan Demo 2025, Benarkah OSF Terlibat?

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 19 Agustus 2026
Dugaan Intervensi Asing di Balik Kerusuhan Demo 2025, Benarkah OSF Terlibat?

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rangkaian demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada 25 Agustus hingga 9 September 2025 berujung kerusuhan.

Aksi yang awalnya dipicu persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah itu pun berkembang menjadi isu dugaan keterlibatan pihak asing.

Demonstrasi bermula dari keresahan masyarakat terhadap tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.

Baca juga:

Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas

Kenaikan PBB dan Biaya Hidup Picu Kemarahan Publik

Selain itu, kenaikan pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah serta persoalan biaya hidup turut menjadi pemicu kemarahan publik.

Aksi kemudian berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah rumah anggota DPR dan pejabat didatangi massa. Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, enam orang dilaporkan meninggal dunia, ribuan orang ditahan, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Pemerintah akhirnya melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan, termasuk mengenai tunjangan anggota DPR.

Sementara di tengah gejolak itu, muncul tudingan adanya campur tangan asing. Nama Open Society Foundations atau OSF yang didirikan George Soros ikut disebut.

Baca juga:

Mahasiswa Demo di Dekat Bundaran HI Jakarta Bubar, 21 Orang Diamankan Polisi

Analis Swiss Angelo Giuliano menyebut OSF telah beroperasi secara global dan mendukung sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi di Indonesia. Pernyataan itu kemudian menjadi salah satu dasar munculnya narasi mengenai dugaan pendanaan asing.

Adanya dukungan pendanaan kepada organisasi masyarakat sipil belum membuktikan bahwa OSF membiayai kerusuhan.

kata Guiliano

Yayasan Kurawal, yang ikut terseret dalam isu tersebut, meminta pemerintah membentuk TGPF untuk mengusut dugaan kekerasan serta berbagai tudingan yang berkembang.

Kurawal menilai, fakta terkait rangkaian demonstrasi harus dibuka secara transparan. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa penanganan aksi massa harus tetap menghormati hak warga negara.

Eks Kepala BIN Buka Suara soal Kerusuhan di DPR Agustus 2025

Sementara itu, mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono menyebutkan, bahwa kerusuhan di kompleks DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya dipicu faktor internal.

Pemerhati sosial Aditya Setiawan juga mengklaim adanya jaringan internasional yang menyalurkan dana melalui organisasi lokal untuk memengaruhi kelompok masyarakat dan membangun narasi negatif terhadap pemerintah.

Tenaga Ahli Utama KSP Ulta Levenia Nababan menyebut data mengenai aliran dana OSF kepada Yayasan Kurawal dan sejumlah lembaga lain pada periode 2019-2024.

Meski begitu, klaim tersebut masih harus dibedakan dengan bukti keterlibatan langsung dalam kerusuhan. Pendanaan organisasi tidak otomatis berarti pemberi dana mengendalikan aksi demonstrasi atau kekerasan.

Baca juga:

Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer

Demi memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap aliran dana, penerima, tujuan penggunaan, serta hubungan antara pihak pendana dan aktor yang terlibat dalam aksi.

Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menegaskan pemerintah akan menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Dengan demikian, isu intervensi asing dalam kerusuhan demonstrasi 2025 masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Pemerintah maupun aparat penegak hukum dituntut membuka fakta secara transparan agar masyarakat tidak terjebak pada spekulasi maupun tuduhan yang belum terverifikasi. (pon)

#Demonstrasi #Kerusuhan Massa #DPR RI #BIN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dugaan Intervensi Asing di Balik Kerusuhan Demo 2025, Benarkah OSF Terlibat?
Kerusuhan demo 2025 diduga ada intervensi asing. OSF bahkan dikatakan terlibat. Lalu, benarkah OSF terlibat?
Soffi Amira - Rabu, 19 Agustus 2026
Dugaan Intervensi Asing di Balik Kerusuhan Demo 2025, Benarkah OSF Terlibat?
Indonesia
Ada Demo di Sudirman-Thamrin, Transjakarta Alihkan dan Hentikan Sejumlah Rute
Transjakarta mengubah sejumlah rute imbas demo 18 Agustus 2026. Berikut ini adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Selasa, 18 Agustus 2026
Ada Demo di Sudirman-Thamrin, Transjakarta Alihkan dan Hentikan Sejumlah Rute
Indonesia
Demo #MerebutKemerdekaan Bundaran HI, BEM UI Susun Strategi Hadapi Adangan Aparat
Massa BEM UI siapkan strategi antisipasi adangan aparat, tuntut penghentian KKN, reforma agraria, penurunan harga pokok dan BBM, hingga evaluasi PSN.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Demo #MerebutKemerdekaan Bundaran HI, BEM UI Susun Strategi Hadapi Adangan Aparat
Indonesia
Legislator Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia di Luar Negeri
Penerapan kebijakan baru ini dipastikan tidak bertentangan dengan landasan konstitusi negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Legislator Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia di Luar Negeri
Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Bagikan