DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB

Arrmanatha Christiawan Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti rekam jejak diplomat karier Arrmanatha Nasir atau Tata setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

Sukamta menilai pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi modal penting untuk memimpin Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.


“Beliau diplomat karier dengan pengalaman panjang, termasuk di PBB. Ini modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah situasi internasional yang semakin rumit,” kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (1/10).

Baca juga:

Dilantik Jadi Menlu, Arrmanatha Nasir Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas


Menurut dia, pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat global. Sukamta berharap Tata mampu memperkuat peran Kemenlu dalam merumuskan sekaligus mengawal kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

“Harapan saya, Pak Tata dapat memperkuat peran Kemenlu dalam merumuskan dan mengawal kebijakan luar negeri Presiden. Kapasitas para diplomat kita perlu dimanfaatkan sepenuhnya agar setiap langkah dan kesepakatan internasional didukung kajian yang matang, posisi yang jelas, serta tindak lanjut yang terukur,” ujarnya.


Dia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian. Menurut Sukamta, berbagai persoalan luar negeri saat ini tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi, pertahanan, hingga masyarakat. “Koordinasi antarkementerian juga harus kuat karena banyak persoalan luar negeri berkaitan langsung dengan ekonomi, pertahanan, dan kepentingan masyarakat,” kata politikus PKS tersebut.


Sukamta menegaskan Komisi I DPR siap bekerja sama sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kemlu di bawah kepemimpinan Tata. “Komisi I tentu siap bekerja bersama sekaligus menjalankan pengawasan agar tujuan tersebut tercapai,” imbuhnya.


Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menlu di Istana Negara, Jakarta. Tata menggantikan Sugiono yang kini ditetapkan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).(knu)

Baca juga:

Bukan Diplomat Biasa, Ini Jejak Panjang Arrmanatha Nasir Sebelum Jadi Menlu



#Kemenlu #DPR RI #Arrmanatha Nasir #Arrmanatha Christiawan Nasir
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Dunia
Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Sesi foto pada ajang itu dibatalkan setelah para diplomat Eropa menolak berdiri dalam sesi foto resmi bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Dwi Astarini - Minggu, 01 November 2026
  Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Bagikan