DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB

Arrmanatha Christiawan Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti rekam jejak diplomat karier Arrmanatha Nasir atau Tata setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

Sukamta menilai pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi modal penting untuk memimpin Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.


“Beliau diplomat karier dengan pengalaman panjang, termasuk di PBB. Ini modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah situasi internasional yang semakin rumit,” kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (1/10).

Baca juga:

Dilantik Jadi Menlu, Arrmanatha Nasir Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas


Menurut dia, pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat global. Sukamta berharap Tata mampu memperkuat peran Kemenlu dalam merumuskan sekaligus mengawal kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

“Harapan saya, Pak Tata dapat memperkuat peran Kemenlu dalam merumuskan dan mengawal kebijakan luar negeri Presiden. Kapasitas para diplomat kita perlu dimanfaatkan sepenuhnya agar setiap langkah dan kesepakatan internasional didukung kajian yang matang, posisi yang jelas, serta tindak lanjut yang terukur,” ujarnya.


Dia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian. Menurut Sukamta, berbagai persoalan luar negeri saat ini tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi, pertahanan, hingga masyarakat. “Koordinasi antarkementerian juga harus kuat karena banyak persoalan luar negeri berkaitan langsung dengan ekonomi, pertahanan, dan kepentingan masyarakat,” kata politikus PKS tersebut.


Sukamta menegaskan Komisi I DPR siap bekerja sama sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kemlu di bawah kepemimpinan Tata. “Komisi I tentu siap bekerja bersama sekaligus menjalankan pengawasan agar tujuan tersebut tercapai,” imbuhnya.


Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menlu di Istana Negara, Jakarta. Tata menggantikan Sugiono yang kini ditetapkan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).(knu)

Baca juga:

Bukan Diplomat Biasa, Ini Jejak Panjang Arrmanatha Nasir Sebelum Jadi Menlu



#Kemenlu #DPR RI #Arrmanatha Nasir #Arrmanatha Christiawan Nasir
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Dilantik Jadi Menlu, Arrmanatha Nasir Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
Arrmanatha Christiawan Nasir resmi dilantik menjadi Menlu. Ia menegaskan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, perdamaian global, dan politik bebas aktif.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Dilantik Jadi Menlu, Arrmanatha Nasir Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
Indonesia
Bukan Diplomat Biasa, Ini Jejak Panjang Arrmanatha Nasir Sebelum Jadi Menlu
Arrmanatha Christiawan Nasir resmi dilantik Prabowo sebagai Menteri Luar Negeri. Simak profil, pendidikan, serta perjalanan kariernya di Kemlu dan PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Bukan Diplomat Biasa, Ini Jejak Panjang Arrmanatha Nasir Sebelum Jadi Menlu
Indonesia
Diplomat Karir Kembali Kuasai Kemenlu
Arrmanatha merupakan diplomat karier Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Diplomat Karir Kembali Kuasai Kemenlu
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Indonesia Tekan Perjanjian Bebas Visa dengan 3 Negara
Perjanjian tersebut mulai berlaku setelah Menteri Luar Negeri Sugiono menandatangani pakta perjanjian dengan ketiga negara.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Indonesia Tekan Perjanjian Bebas Visa dengan 3 Negara
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Bagikan