Kepala Daerah Ngeluh APBD-nya Kolaps, Pengamat: Harusnya Bersyukur

Merahputih.com - Pengamat politik Pangi Swayri Chaniago menilai adanya defisit anggaran beberapa APBD hingga berujung kesulitan menggaji pegawai dan listrik tak lepas dari sikap kepala daerah yang cepat mengeluh. Seharusnya para kepala daerah tersebut tak mengeluh dengan keadaan.

"Harusnya kepala daerah bersyukur dan tak tahu diri. Jangan tak bersyukur. Kan APBD banyak bisa saja digunakan untuk skala prioritas," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6).

Baca Juga

APBD Kolaps, Pemkot Solo Tegaskan Hanya Sanggup Bayar Gaji ASN

"Kalau mereka mengeluh bukan pemimpin bijaksana," jelas Pangi.

Ia melihat, jika kepala daerah itu kreatif,maka kekurangan anggaran bisa menjadk tantangan untuk membangun wilayahnya ditengah keterbatasan. "Justru ini mesti jadi makin kuat dan menangani masalah satu persatu," ungkap Pangi.

Pangi melanjutkan, kepala daerah juga mesti menyadari bahwa APBD habis karena untuk penanganan COVID-19. Sebab, itu adalah tugas mereka mengerahkan anggaran untuk membantu masyarakat.

"Itu kan tugas mereka sebagai abdi negara dan menyelamatkan nayawa masyarakat. Kalau untuk operasional lain bisa dicari," terang Pangi.

Ia menambahkan, Kepala Daerah bisa mengerahkan BUMD untuk lebih kreatif dan mencari keuntungan agar bisa membantuk operasional daerah. "BUMD ini jangan hanya dijadikan sapi perah pejabat dan pengusaha nakal. BUMD di daerah harus kreatif. Harus kerja keras lah, kepala daerah juga mesti kerja keras," jelas Pangi.

Pangi meminta kepala daerah untuk bekerjasama dengan BUMD dan pihak swasta. "Ini penting untuk membuat defisi bisa teratasi. Saya pikir semua bisa teratasi kalau kepala daerah berpikir efisiensi mana yanh banyak beri keuntungan dan tidak. Karena kalau berharap di pemerintah pusat susah karena APBN juha defisit," tutur Pangi.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah hanya mampu membayar gaji bulanan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sanpai September mendatang. Hal tersebut menyusul anggaran yang ada di APBD 2020 habis akibat terkuras menangani virus corona atau COVID-19.

Pemkot Solo juga kesulitan membayar tagihan listrik ke PLN dan membayar BPJS Kesehatan akibat dana APBD tahun ini habis untuk jaringan pengaman sosial (JPS) COVID-19.

"Selama pandemi COVID-19 anggaran yang dipotong dari 54 kelurahan dan lima kecamatan mencapai Rp25 miliar. Aggaran itu untuk membayar gaji linmas, penarik sampah dan TKPK di kelurahan dan kecamatan," ujar Ketua Komisi I DPRD Solo, Suharsono pada MerahPutih.com, Selasa (16/6).

Ia mengatakan dengan pemangkasan anggaran tersebut berpengaruh pada gaji TKPK dan Linmas tidak sampai akhir tahun, tetapi hanya sampai bulan September saja. Karena itu, ia mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyusun APBD Perubahan dan dibahas bersama DPRD.

Baca Juga

APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk

"Kami minta Pemkot segera memprioritaskan kekurangan gaji tenaga kontrak dan Linmas dalam pembahasan APBD Perubahan 2020. Jangan sampai gaji mereka tidak dibayar bisa mengganggu pelayanan," tutur dia.

Sekda Pemkot Solo, Ahyani membenarkan ada rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Namun, pihaknya tetap memprioritaskan anggaran untuk membayar TKPK, Linmas dan petugas penarik sampah. (Knu)