Kemenkeu Klaim Coretax Bikin Penerimaan Pajak Tumbuh 20 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
Kemenkeu Klaim Coretax Bikin Penerimaan Pajak Tumbuh 20 Persen

Sistem pajak Coretax. Foto doc. DJP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah berupaya menjaga penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan berbasis digital di tengah tekanan kondisi global.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya tekanan global.

Strategi pertama yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi belanja, khususnya pada program-program prioritas.

"Kami meningkatkan efisiensi belanja dan kualitas implementasi program-program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis (MBG),” kata Juda dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis (23/4).

Baca juga:

DJP Tegaskan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol Belum Ada Aturan Hukum, Masih Jadi Wacana

Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan kontra-siklikal guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Pada saat yang sama, kami melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga energi bersubsidi bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Strategi kedua dilakukan melalui penguatan pembiayaan inovatif. Dalam hal ini pemerintah mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan hingga memperdalam pasar keuangan domestik.

Pemerintah juga menjaga ketersediaan bantalan fiskal (fiscal buffer), meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, serta memperkuat basis dan hubungan dengan investor.

Kemudian, strategi ketiga difokuskan pada peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak tumbuh sebesar 20 persen. Peningkatan itu didorong oleh berbagai upaya, antara lain digitalisasi melalui sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan pengelolaan restitusi pajak.

Di samping itu, pemerintah turut mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pembiayaan alternatif di luar APBN.

Menurut Juda, Danantara bisa menjadi pendorong sektor swasta untuk turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lewat investasi strategis.

"Kami telah memperkuat instrumen fiskal dengan sinergi bersama mitra strategis baru kami, Danantara, untuk mendukung program investasi dan pembangunan," tuturnya.

#Pajak #Penerimaan Negara #Coretax
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Saat ini juga tengah dibahas untuk pembuatan program tambahan untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Bagikan