Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kemenkeu Klaim Coretax Bikin Penerimaan Pajak Tumbuh 20 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
Kemenkeu Klaim Coretax Bikin Penerimaan Pajak Tumbuh 20 Persen

Sistem pajak Coretax. Foto doc. DJP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah berupaya menjaga penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan berbasis digital di tengah tekanan kondisi global.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya tekanan global.

Strategi pertama yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi belanja, khususnya pada program-program prioritas.

"Kami meningkatkan efisiensi belanja dan kualitas implementasi program-program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis (MBG),” kata Juda dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis (23/4).

Baca juga:

DJP Tegaskan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol Belum Ada Aturan Hukum, Masih Jadi Wacana

Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan kontra-siklikal guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Pada saat yang sama, kami melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga energi bersubsidi bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Strategi kedua dilakukan melalui penguatan pembiayaan inovatif. Dalam hal ini pemerintah mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan hingga memperdalam pasar keuangan domestik.

Pemerintah juga menjaga ketersediaan bantalan fiskal (fiscal buffer), meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, serta memperkuat basis dan hubungan dengan investor.

Kemudian, strategi ketiga difokuskan pada peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak tumbuh sebesar 20 persen. Peningkatan itu didorong oleh berbagai upaya, antara lain digitalisasi melalui sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan pengelolaan restitusi pajak.

Di samping itu, pemerintah turut mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pembiayaan alternatif di luar APBN.

Menurut Juda, Danantara bisa menjadi pendorong sektor swasta untuk turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lewat investasi strategis.

"Kami telah memperkuat instrumen fiskal dengan sinergi bersama mitra strategis baru kami, Danantara, untuk mendukung program investasi dan pembangunan," tuturnya.

#Pajak #Penerimaan Negara #Coretax
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Berbagai kebijakan itu membuat pertumbuhan mobil listrik di Jakarta tarus meningkat pesat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Sejumlah platform media sosial dikenakan pajak baru oleh Komdigi. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Pendampingan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Bagikan