Kemenkeu Klaim Coretax Bikin Penerimaan Pajak Tumbuh 20 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
Kemenkeu Klaim Coretax Bikin Penerimaan Pajak Tumbuh 20 Persen

Sistem pajak Coretax. Foto doc. DJP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah berupaya menjaga penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan berbasis digital di tengah tekanan kondisi global.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya tekanan global.

Strategi pertama yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi belanja, khususnya pada program-program prioritas.

"Kami meningkatkan efisiensi belanja dan kualitas implementasi program-program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis (MBG),” kata Juda dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis (23/4).

Baca juga:

DJP Tegaskan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol Belum Ada Aturan Hukum, Masih Jadi Wacana

Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan kontra-siklikal guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Pada saat yang sama, kami melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga energi bersubsidi bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Strategi kedua dilakukan melalui penguatan pembiayaan inovatif. Dalam hal ini pemerintah mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan hingga memperdalam pasar keuangan domestik.

Pemerintah juga menjaga ketersediaan bantalan fiskal (fiscal buffer), meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, serta memperkuat basis dan hubungan dengan investor.

Kemudian, strategi ketiga difokuskan pada peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak tumbuh sebesar 20 persen. Peningkatan itu didorong oleh berbagai upaya, antara lain digitalisasi melalui sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan pengelolaan restitusi pajak.

Di samping itu, pemerintah turut mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pembiayaan alternatif di luar APBN.

Menurut Juda, Danantara bisa menjadi pendorong sektor swasta untuk turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lewat investasi strategis.

"Kami telah memperkuat instrumen fiskal dengan sinergi bersama mitra strategis baru kami, Danantara, untuk mendukung program investasi dan pembangunan," tuturnya.

#Pajak #Penerimaan Negara #Coretax
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Pajak Kembali Berubah, UMKM dan Pekerjaan Bebas Tidak Lagi Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Pekerjaan bebas yang dimaksud antara lain tenaga ahli; seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Aturan Pajak Kembali Berubah, UMKM dan Pekerjaan Bebas Tidak Lagi Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026 Tanpa Denda Mulai Juni
Pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Pemprov DKI Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026 Tanpa Denda Mulai Juni
Indonesia
Purbaya Bantah Bakal Periksa Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Tegur Bea Cukai
Kebijakan tax amnesty dapat membuka ruang tekanan terhadap pegawai pajak, baik karena adanya potensi suap maupun karena harus menghadapi pemeriksaan berulang.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
Purbaya Bantah Bakal Periksa Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Tegur Bea Cukai
Indonesia
Mobil dan Motor Listrik Dapat Insentif Pajak Baru Mulai Juni, Hybrid Tidak Masuk Skema
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan insentif pajak baru bagi kendaraan listrik (EV) akan mulai berlaku Juni 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Mobil dan Motor Listrik Dapat Insentif Pajak Baru Mulai Juni, Hybrid Tidak Masuk Skema
Indonesia
Subsidi Bengkak, Pemerintah Bakal Tutup Lewat Pajak Keuntungan dan Bea Keluar Batubara dan Nikel
Selama ini komoditas batubara dan nikel belum dikenakan bea keluar sehingga kerap membuka celah praktik under-invoicing dan potensi penyelundupan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Subsidi Bengkak, Pemerintah Bakal Tutup Lewat Pajak Keuntungan dan Bea Keluar Batubara dan Nikel
Indonesia
Penerimaan Pajak Bakal Meleset Rp 484 Triliun, Aktivitas Ekonomi Riil Hanya Musiman
Pajak yang mencerminkan aktivitas ekonomi riil seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Final masing-masing hanya tumbuh 5,4 persen dan 5,1 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 April 2026
Penerimaan Pajak Bakal Meleset Rp 484 Triliun, Aktivitas Ekonomi Riil Hanya Musiman
Indonesia
Purbaya Janji Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak Sebelum Daya Beli Masyarakat Membaik
Kinerja perekonomian nasional ditopang oleh konsumsi, investasi, dan perdagangan. Pemerintah berfokus menjaga sektor swasta agar terus bertumbuh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 April 2026
Purbaya Janji Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak Sebelum Daya Beli Masyarakat Membaik
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Bagikan