Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik

BAIC Umumkan Harga Resmi Mobil Listrik BAIC T1 di Ajang Otomotif GIIAS 2026

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjualan dan penggunaan kendaraan listrik sudah mulai terlihat meningkat di jalanan ibu kota. Namun, sampai saat ini kendaraan listrik masih mendaparkan berbagai insentif termasuk pembebasan pajak.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan regulasi terkait pajak untuk kendaraan listrik.

Sebab, sekarang ini jumlah mobil listrik yang ada di ibu kota merupakan yang paling banyak dibandingkan daerah lainnya. Pasalnya, terdapat berbagai insentif yang diberikan kepada pemilik kendaraan listrik, termasuk mobil listrik, di Jakarta.

Jadi di Jakarta ini, dibandingkan dengan di seluruh wilayah di Indonesia, mobil listriknya paling banyak persentasenya. Bukan hanya mobil listrik, tetapi yang gabungan listrik dan hybrid juga paling banyak,

kata Pramono di Jakarta, Kamis (30/7).

Baca juga:

Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun

Pramono menuturkan, pemilik kendaraan listrik di Jakarta tidak hanya diberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Mobil listrik juga dikecualikan dari kebijakan ganjil genap pelat nomor kendaraan.

Pramono menambahkan, berbagai kebijakan itu membuat pertumbuhan mobil listrik di Jakarta tarus meningkat pesat. Karenanya, Pemprov DKI tengah menggodok regulasi terkait kendaraan listrik, sehingga menciptakan keadilan untuk semua.

Maka untuk itu harus ada fairness, harus ada aturan yang adil bagi semuanya,

ucapnya.

Meski begitu, Pramono memastikan, aturan itu nantinya tetap akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Mengingat, aturan mengenai pajak kendaraan listrik sepenuhnya ditentukan oleh pusat.

Untuk itu kami sedang mempersiapkan mengatur karena apa pun ini kan aturannya juga harus sejajar ataupun ada referensinya dari pemerintah pusat, sehingga kami menunggu finalisasi itu dan Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur mengenai hal tersebut,

pungkasnya. (Asp).
#Kendaraan Listrik #Industri Kendaraan Listrik #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Lifestyle
Berburu Mobil dan Motor Listrik di PEVS 2026, Bisa Dapat Cashback hingga Rp 200 Juta!
PEVS 2026 tawarkan cashback hingga Rp 200 juta untuk pembelian mobil dan motor listrik. Berikut cara mendapatkannya.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
Berburu Mobil dan Motor Listrik di PEVS 2026, Bisa Dapat Cashback hingga Rp 200 Juta!
Indonesia
Menperin Pertimbangan Berikan Insentif ke Kendaraan Hybrid, Alasanya Rasio Kepemilikan Mobil Masih Rendah
Kendaraan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi konsumsi BBM, terutama BBM bersubsidi, sekaligus menekan emisi kendaraan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Menperin Pertimbangan Berikan Insentif ke Kendaraan Hybrid, Alasanya Rasio Kepemilikan Mobil Masih Rendah
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Kapasitas Listrik IWIP dan IMIP Lampaui Singapura, ini Dampaknya bagi Industri EV
IWIP dan IMIP memiliki kapasitas listrik yang melampaui Singapura. Lalu, apa dampaknya bagi industri EV?
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Kapasitas Listrik IWIP dan IMIP Lampaui Singapura, ini Dampaknya bagi Industri EV
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Akhirnya! Indonesia Luncurkan Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik
Nilai ekspor kawasan mencapai 11 miliar dolar AS. Jika digabung dengan Kawasan Industri Morowali, total ekspor mencapai 28 miliar dolar AS atau sekitar 10 persen dari ekspor Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Akhirnya! Indonesia Luncurkan Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik
Indonesia
Prabowo Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi Rp 180 Triliun di IWIP Malut, Ekspor Perdana Baterai EV
Presiden RI, Prabowo Subianto, segera meluncurkan 11 proyek hilirisasi di IWIP Maluku Utara. Nantinya, ada ekspor perdana baterai EV.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Prabowo Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi Rp 180 Triliun di IWIP Malut, Ekspor Perdana Baterai EV
Bagikan