Kemendikbud Ristek Gandeng Walubi dan KCBI Sosialisasikan Kurikulum Prototipe di Sekolah Bercirikan Buddhis


Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (12/1). Foto: Kemendikbud Ristek
MerahPutih.com - Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (12/1).
Adapun dalam diskusi tersebut diikuti oleh 19 lembaga antara lain WALUBI, LP Ma'arif NU, PerguNU, Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, MATAKIN, PGRI, FGII, Taman Siswa, JSIT, HIMPAUDI, IGTKI, P2G, FSGI, IGRA, IGI, Yayasan Guru Belajar.
Baca Juga
Kemendikbudristek Diminta Hati-Hati Tentukan Kebijakan PTM 100 Persen
Diskusi tersebut dalam rangka pemaparan dan diskusi terkait informasi perkembangan pengembangan dan kebijakan kurikulum.
"Kegiatan hari ini merupakan upaya melibatkan stakeholder guna mendapat masukan terkait penyusunan kurikulum," kata Sekretaris BSKAP Kemendikbudristek RI, Suhadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ketua Bidang Organisasi DPP WALUBI, Yandi tidak merasa heran dengan adanya perubahan terhadap kurikulum dan sebagainya karena memang pendidikan ini terus berdinamika.
"Perubahan kurikulum itu hanya satu bagian kecil, nanti bagaimana perubahan ini disertai dengan fasilitas yang mendukung, dengan guru yang memadai tadi disampaikan, dengan manajemen pengelolaan sekolah yang memadai, dengan sistem pendidikan yang kemudian diterapkan kepada sekolah yang regulasinya pun pemerintah ubah," ucapnya.
Baca Juga
Kemendikbudristek Rilis Aturan Baru soal Libur Semester Ganjil
Sehingga, lanjut dia, pada prosesnya ini menjadi satu kesatuan dan ini menjadi tanggung jawab Kemendikbud Ristek RI untuk melakukan konsolidasi supaya semua stakeholder yang berkepentingan ini ikut serta di dalam perubahan itu.
"Kalau tidak, akhirnya kita bicara tentang sebuah kekosongan lagi dan nanti akan ada perubahan - perubahan berikut yang seterusnya berubah tanpa ada hasil yang nyata. Jadi kami berharap dan menyambut baik adanya perubahan ini tentu diikuti dengan perubahan-perubahan lain," tegasnya.
Ia mencontohkan, sekolah-sekolah Buddhis yang juga sangat minim ini bisa ikut serta di dalam prosesnya, dilibatkan di dalam prosesnya. Sehingga tahu rulenya akan kemana, bagaimana menyiapkan fasilitas, bagaimana meningkatkan kualitas guru.
"Itu semua dapat kami lakukan beriringan bersama dengan peningkatan kualitas pendidikan yang ingin kita capai secara nasional." tutur Yandi.
Sementara itu, Pelaksana Harian DPP KCBI, Eric Fernardo berharap Kemendikbud Ristek RI dapat mensosialisasikan kurikulum prototipe secara lebih masif agar setiap stakeholder dapat memahami kurikulum ini secara lebih dalam dan menyeluruh.
Kepala BSKAP Kemendikbud Ristek RI Anindito Aditomo mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan lembaga-lembaga. Selain itu dirinya juga menyampaikan pihaknya siap bergandengan bersama WALUBI dan KCBI untuk mensosialisasikan kurikulum prototipe ini di sekolah-sekolah bercirikan Buddhis se-Indonesia. (*)
Baca Juga
PTM Kapasitas 100 Persen Awal Januari, Gibran Tunggu Izin Kemendikbud Ristek
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Apartemen Nadiem Makarim Digeledah, Kejagung Temukan Barang Bukti Penting

Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Laptop, Kejari Periksa Sekolah di Solo

JPPI Sebut Korupsi Pengadaan Laptop di Kemendikbudristek Bukti Bobroknya Sistem Pendidikan Indonesia

Kejagung Harus Buktikan 3 Hal Krusial untuk Lengkapi Unsur Dakwaan terhadap Nadiem Makarim, Menurut Pakar Hukum

Mengenal Lebih Dalam Chromebook, Laptop yang Pengadaannya Membuat Nadiem Makarim Ditetapkan sebagai Tersangka dan Dipenjara

KPK Kembali Klarifikasi Eks Stafsus Nadiem Makarim Terkait Kasus Google Cloud

Penuhi Undangan KPK, Nadiem Makarim Irit Bicara

KPK Panggil Google Selidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud

Sejumlah Persyaratan yang Mesti Dipenuhi Kejaksaan sebelum Tetapkan Mantan Stafsus Nadiem jadi Buronan Internasional

Setelah Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim Berpotensi Berurusan dengan KPK
