Kejagung Tahan Anggota DPR Ismail Thomas


Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan anggota Komisi I DPR RI Ismail Thomas sebagai tersangka pemalsuan dokumen lahan tambang di Kutai Barat, Kalimantan Timur. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung menetapkan Anggota DPR RI Ismail Thomas sebagai tersangka penerbitan izin tambang.
"Penetapan status tersangka dan penahanan tersangka IT (Ismail Thomas) Anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006-2016," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Selasa (15/8).
Baca Juga:
Eks Mendag Muhammad Lutfi Diperiksa Kejagung Hari Ini
Ismail ditahan selama 20 hari kedepan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Tambang yang dimaksud dalam perkara tersebut, berada di Kutai Barat.
Perkara tersebut juga merupakan terkait dengan perkara lama di mana Kejagung sempat kalah dalam gugatan perdata. Ismail diduga memalsukan dokumen tersebut di 2021 saat menjadi anggota DPR.
"Ini terkait perkara lama lalu dieksekusi lalu upaya perdataan kita kalah, ketika kita cek dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu," tutup Ketut
Ketut mengatakan, Ismail diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan.
Diduga tersangka kasus ini tak hanya Ismail, sebab dia dijerat dengan pasal bersama-sama.
"Yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen palsu suatu perkara," kata Ketut.
Ketut belum membeberkan lebih jauh soal kasus tersebut. Namun, Pelaku dijerat Pasal 9 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Kasus tersebut bukan perkara baru, tetapi sudah lama berjalan terkait dengan Heru Hidayat, terpidana kasus Jiwasraya dan Asabri.
Diketahui dalam amar putusan perkara Nomor 667/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, majelis hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan PT Sendawar Jaya atas kepemilikan lahan tambang batu bara sekitar 5.350 hektare di Kutai Barat, Kaltim.
Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menyatakan PT Sendawar Jaya merupakan pemilik yang sah atas lahan/lokasi pertambangan batu bara seluas 5.350 hektare di Kutai Barat.
Selain itu, menghukum tergugat I atau perusahaan Heru Hidayat dan pihak-pihak yang menguasai lahan agar mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat.
Baca Juga:
Kejagung Pelajari Putusan MA Kurangi Hukuman Ferdy Sambo Cs
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Apartemen Nadiem Makarim Digeledah, Kejagung Temukan Barang Bukti Penting

Kakak-Adik Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang, Negara Rugi Rp 1 Triliun!

Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

Kejagung Akui Kepala Desa yang Terlibat Kasus Korupsi Meroket Hingga 100 Persen

Eks Wamenaker Noel Tampil Berpeci Setelah 20 Hari Ditahan KPK, Alasannya Biar Keren

Tersangka Anggota DPR Satori Tidak Ditahan Setelah Diperiksa KPK 7 Jam Lebih

Skandal Kasus Korupsi Chromebook, Kejari Periksa 8 Sekolah dan 10 Pejabat

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
