Kebijakan Zonasi dalam PPDB Masih Perlu Dievaluasi

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 15 Juli 2017
Kebijakan Zonasi dalam PPDB Masih Perlu Dievaluasi

Siswa sekolah sedang bermain (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Imam Budiman (39), uring-uringan saat ditanya mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bekasi,Jawa Barat, karena anaknya tidak diterima di SMPN 12 Bekasi.

"Masak rumah saya yang jaraknya hanya beberapa meter dari SMPN 12 Bekasi tidak diterima," ujar Imam.

Padahal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 17/2017 yang menyatakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi dan memprioritaskan anak tempatan.

"Justru yang diterima anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah itu," keluh dia.

Dalam peraturan baru tersebut, dijelaskan bahwa sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari sekolah itu. Sebanyak lima persen lainnya, berdasarkan seleksi dan lima persen lain untuk anak pindahan dari daerah lain.

Imam menjelaskan sistem PPDB di Bekasi sangat kacau. Mulai dari kesulitan mendaftar secara online karena sistem tidak bisa mendeteksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik. Tak hanya itu, kata sandi yang diberikan pun bermasalah dan tidak bisa masuk ke situs PPDB Kota Bekasi.

Dia mengaku khawatir tentang pendidikan anaknya jika tidak diterima di sekolah itu.

"Mau daftar kemana lagi. Sekolah swasta yang berkualitas pasti sudah ditutup," keluh dia.

Orang tua lainnya, Listiana Dewi, juga mengungkapkan hal yang senada. Listi mengatakan jarak rumah dengan sekolah yang dituju bisa jalan kaki, tapi yang masuk ada dari daerah lain.

"Ada yang dari Cibubur dan Klender dengan nilai zonasi 9. Sedangkan anak saya yang satu kelurahan dan bisa jalan kaki cuma dapat skor 8," kata Listi.

Menurut dia, rata-rata yang iseng mendaftar dari Jakarta menumpang alamat kartu keluarga.

"Saya tidak yakin yang iseng bakalan daftar ulang. Pasti akan terjadi bangku kosong. Terus klo bangku kosong itu di apain pak sama pihak sekolah?," kata Listi mempertanyakan.

Listi menjelaskan penerimaan siswa baru tidak seharusnya menerapkan sistem zonasi, karena pada praktiknya justru yang diterima anak-anak yang berada jauh dari sekolah itu.

Banyaknya permasalahan mengenai PPDB di Bekasi, membuat pemerintah kota memperpanjang masa pendaftaran siswa baru untuk jenjang SMP, yang sebelumnya Selasa (4/7) hingga Kamis (6/7) menjadi Sabtu (8/7).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, mengatakan perpanjangan itu untuk mengatasi berbagai persoalan pada PPDB seperti masalah NIK dan akun.

Reformasi Pendidikan Kemdikbud menerbitkan Permendikbud 17/2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Permendikbud tersebut menyoroti penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Baru kemudian, kuota untuk jalur prestasi lima persen dan jalur bagi anak yang pindah mengikuti orang tua atau terjadi bencana alam juga lima persen. (*)

Sumber: ANTARA

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #Mendikbud Muhadjir Effendy #Kemendikbud #Anak Sekolah
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Masalah ini, juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Temukan Ribuan Siswa Alami Masalah Gigi dan Anemia
Program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menemukan berbagai masalah kesehatan siswa, mulai dari gangguan kebugaran, gigi berlubang, anemia hingga tekanan darah meningkat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Temukan Ribuan Siswa Alami Masalah Gigi dan Anemia
Indonesia
Siswa SD di Pemalang Diisukan Dikeluarkan dari Sekolah karena Orangtuanya Kritik MBG, ini Kronologinya
Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah secara tegas mengatakan informasi tersebut tidak benar dan merupakan kesalahpahaman yang telah diselesaikan pihak sekolah.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Siswa SD di Pemalang Diisukan Dikeluarkan dari Sekolah karena Orangtuanya Kritik MBG, ini Kronologinya
Indonesia
Anak Indonesia Wajib Sekolah Lebih Awal, DPR RI Dorong Standarisasi Fasilitas PAUD Nasional
Melalui integrasi PAUD ke dalam skema wajib belajar, target besar pemerintah adalah menciptakan pemerataan kualitas pendidikan yang berkualitas di seluruh pelosok Indonesia demi menyambut generasi emas
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
Anak Indonesia Wajib Sekolah Lebih Awal, DPR RI Dorong Standarisasi Fasilitas PAUD Nasional
Indonesia
Prabowo Senang 218 Jembatan di Berbagai Daerah Rampung, Anak Sekolah Tidak Lagi Duduk di Kelas Dengan Pakaian Basah
Presiden menuturkan ratusan jembatan itu dibangun untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana dan wilayah-wilayah yang membutuhkan akses penghubung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Prabowo Senang 218 Jembatan di Berbagai Daerah Rampung, Anak Sekolah Tidak Lagi Duduk di Kelas Dengan Pakaian Basah
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Indonesia
Bocoran 63 Sekolah Swasta di Jakarta yang Bakal Gratis Tahun Ini
Hingga saat ini, sekolah-sekolah unggulan seperti SMA Plus Khadijah Islamic School dan SMK Cyber Media telah membuktikan efektivitas program ini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Februari 2026
Bocoran 63 Sekolah Swasta di Jakarta yang Bakal Gratis Tahun Ini
Indonesia
Polda NTT Kirim Konselor Dampingi Keluarga Siswa SD yang Bunuh Diri di Ngada
Polda NTT menangani kasus bunuh diri siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada. Kapolda NTT mengirim tim konselor untuk mendampingi keluarga korban.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
Polda NTT Kirim Konselor Dampingi Keluarga Siswa SD yang Bunuh Diri di Ngada
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Bagikan