Fenomena Gunung Es, masih Banyak Anak di Jakarta yang Putus Sekolah

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Fenomena Gunung Es, masih Banyak Anak di Jakarta yang Putus Sekolah

Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim. (foto: dok Merahputih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menindaklanjuti temuan di lapangan saat kegiatan serap aspirasi masyarakat (reses) perihal banyaknya anak yang putus sekolah. Menurut dia, kondisi ini cukup miris sebab di Jakarta yang notabene kota metropolitan masih ada anak yang tidak mengeyam pendidikan.

Saat membuat kegiatan Pos RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Lukmanul Hakim mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah. Cukup mencengangkan, tercatat ada 48 orang yang terdata sebagai anak putus sekolah. Angka tersebut tersebar di tiga kelurahan di Kecamatan Cengkareng seperti Kelurahan Kosambi, Tegal Alur, dan Semanan.

"Adik-aduk saya putus sekolah banyak data yang sudah masuk ada 48 orang terdiri dari Kosambi yang paling banyak, Semanan, Tegal Alur, ada tiga (kelurahan) itu. Ada 48 anak, rata-rata SD dan menuju SMP ada juga sebagian," ucapnya.

Politikus PAN ini mengungkapan ada beberapa faktor penyebab anak-anak tersebut sampai putus sekolah. Salah satunya disebabkan permasalahan ekonomi. "Penyebab utamanya, setelah kami selidiki ada beberapa faktor. Pertama, orangtuanya tidak mampu, terus sebagian juga ada anak yatim, orangtua pengangguran sehingga akhirnya anaknya enggak sekolah dan bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mendapatkan," imbuhnya.

Baca juga:

Miris, APBD Jakarta Rp 91,34 T Tapi Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya



Awalnya, ia tidak menduga ada anak yang putus sekolah di wilayah Jakarta lantaran dalam kunjungan-kunjungan terdahulu belum pernah ada keluhan itu dari warga. "Tahu-tahu, saya ketemu dengan Zaki (salah satu anak putus sekolah). Zaki cerita dia anak yatim, bersama Okta juga, dia keliling jual kue," kata Lukman.

Lukman menyayangkan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Padahal, dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus cukup besar untuk menyokong biaya kuliah anak-anak tersebut. "Bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mereka dapatkan. Anggaran pendidikan di 2026 itu kalau tidak keliru, subsidi KJP itu lebih kurang sekitar Rp 3,4 triliun" kata Lukman.

Kendati demikian, kata Lukman, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan (Disdik) sudah menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng. "Tetapi, terima kasih juga kepada pemprov sudah menanggapi cepat. Ada beberapa anak yang sudah sekolah. Nanti akan kita minta untuk segera anak-anak yang lain bisa sekolah kembali," tuturnya.

Lukman berencana mendata anak-anak yang putus sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia, fenomena anak putus sekolah di Jakarta merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak terdekteksi. "Pastinya akan bertambah ini (jumlah anak yang putus sekolah). Nanti kita lakukan se-DKI. Kami kemarin rapat, diinstruksikan untuk segera mendata seluruh DKI Jakarta," katanya.

Lukmanul meminta kepada Pemprov DKI untuk menyekolahkan anak-anak itu sesuai dengan usia mereka. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI didorong mendata ulang anak putus sekolah. Diduga, masih banyak anak putus sekolah karena tidak tersentuh bantuan pendidikan.

Lukmanul Hakim juga melayangkan interupsi melaporkan temuan anak putus sekolah dalam rapat paripurna, pada Rabu (14/8). Ia mengungkap menerima langsung laporan tentang anak putus sekolah dari masyarakat saat turun ke daerah pemilihan (dapil)-nya.

Lukmanul meminta agar pendataan terhadap anak-anak sekolah lebih akurat dan menyeluruh.

"Saya meminta khusus lewat Ketua DPRD dan Guber­nur agar pendataan betul-betul tepat, karena masih banyak anak yang butuh sekolah," urainya.(Asp)



Baca juga:

Anak Jalanan dan Putus Sekolah Jadi Target Sekolah Rakyat, Pembelajaran Dilakukan Lewat Individual Approach

#DKI Jakarta #Pendidikan #Anak Sekolah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Pemprov DKI akan mengikuti sepenuhnya kebijakan fiskal yang telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Dwi Astarini - 22 menit lalu
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Indonesia
Kerap Kecelakaan, Transjakarta Mesti Berbenah dan Evaluasi Sopir Tiap Enam Bulan
Proses audit dan evaluasi dilakukan secara penuh terhadap standar operasional pelayanan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Kerap Kecelakaan, Transjakarta Mesti Berbenah dan Evaluasi Sopir Tiap Enam Bulan
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
Pramono menekankan untuk tidak mengurangi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Selain itu, realokasi juga dilakukan untuk anggaran makan dan minuman.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Genjot Pendapatan Daerah dari Swasta, Solusi Pemprov DKI Jakarta setelah Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun
Pramono telah menginstruksikan Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk menyisir kembali anggaran yang telah disusun pada tahun depan.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Genjot Pendapatan Daerah dari Swasta, Solusi Pemprov DKI Jakarta setelah Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun
Indonesia
Smart Posyandu Difokuskan untuk Kesehatan Jiwa Ibu setelah Melahirkan
Posyandu Ramah Kesehatan Jiwa diperkuat untuk mewujudkan generasi yang sehat fisik dan mental.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Smart Posyandu Difokuskan untuk Kesehatan Jiwa Ibu setelah Melahirkan
Indonesia
Belajar dari Tragedi Al-khoziny, Pimpinan Komisi V DPR Sebut Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren masih Lemah
Faktanya, kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Belajar dari Tragedi Al-khoziny, Pimpinan Komisi V DPR Sebut Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren masih Lemah
Indonesia
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 72 Persen
LRT Jakarta Fase 1B nantinya akan membuka akses lebih cepat dan mudah bagi masyarakat di sekitaran Jakarta Utara, Timur, dan Pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 72 Persen
Indonesia
Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Memastikan adanya mekanisme pengawasan, agar perangkat yang disediakan negara, benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Indonesia
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp 15 triliun, yang kini tersisa Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Bagikan