Kawasan Kumuh di Bodebek Belum Tertangani Capai 822.46 Hektar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 September 2020
Kawasan Kumuh di Bodebek Belum Tertangani Capai 822.46 Hektar

Padat Karya Kementerian PUPR. (Foto: Kementerian PUPR).

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Padat Karya Tunai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah menyerap 12.046 tenaga kerja hingga 31 Agustus 2020. Penyerapan anggaran program KOTAKU mencapai Rp305 miliar atau 71 persen dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 12.046 orang atau 92,8 persen.

Pada Tahun Anggaran 2020 Program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia, dengan anggaran Rp429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja.

Selama periode 2015-2019, Program Kotaku di wilayah Bogor Depok Bekasi (Bodebek) dan Banten berhasil mengurangi kawasan kumuh perkotaan seluas 1,526.85 hektare dari total luas target 2,349.31 hektare.

Baca Juga:

Selama Pandemi, 638 Ribu Orang Kerja Padat Karya

Sisa kawasan kumuh yang belum tertangani 822.46 Ha akan terus ditangani Kementerian PUPR untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, nol persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol jaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri Basuki.

Program PKT melalui perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, penyediaan air bersih, dan akses sanitasi layak salah satunya dilaksanakan di kota/kabupaten penyangga Ibu Kota DKI Jakarta yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten.

KOTAKU dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi.

Padat Karya
Ilustrasi padat karya. (Foto: Kementerian PUPR)

Di Provinsi Jabar, Program KOTAKU menyasar 12 kelurahan di Kota Bogor, lima kelurahan di Kabupaten Bogor, satu kelurahan di Kota Depok, dan lima kelurahan di Kota Bekasi.

Sementara untuk wilayah Banten meliputi 3 kelurahan di Kota Serang, 2 kelurahan di Kota Cilegon, dan 3 kelurahan di Kota Tangerang Selatan. Total pelaksanaan KOTAKU di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Banten sebanyak 31 kelurahan dengan anggaran Rp31 miliar.

Potensi tenaga kerja terserap program KOTAKU di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten tahun 2020 sebanyak 1.054 orang dengan target upah tenaga kerja sebesar Rp7,75 miliar.

Ia berharap, melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat COVID-19.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai di Perdesaan

#Padat Karya #Dampak Kemiskinan #Kementerian PUPR
Bagikan

Berita Terkait

Fun
Cara Daftar Bantuan UMKM TKM Pemula dan Padat Karya 2025 di Bizhub Kemnaker
Kemnaker membuka peluang bantuan usaha melalui program Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya 2025. Melalui platform resmi Bizhub di kemnaker.go.id
ImanK - Sabtu, 30 Agustus 2025
Cara Daftar Bantuan UMKM TKM Pemula dan Padat Karya 2025 di Bizhub Kemnaker
Indonesia
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
Pendamping keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di setiap daerah ditugaskan untuk membantu, memastikan keluarga dengan tingkat ekonomi terendah (desil 1) terdata,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
Indonesia
Diskon Tiket dan Padat Karya Tunai Bakal Diopotimalkan di Semester 2 2025 Demi Dongkrak Daya Beli
Pemerintah juga melakukan penguatan di sisi konsumsi rumah tangga yang dilakukan melalui optimalisasi program padat karya tunai.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Juli 2025
Diskon Tiket dan Padat Karya Tunai Bakal Diopotimalkan di Semester 2 2025 Demi Dongkrak Daya Beli
Indonesia
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Indonesia
Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah Naik Drastis
Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen poin dibandingkan September 2024 dan Maret 2024 yang masing-masing sebesar 21,39 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintah Kurangi Beban Pengeluaran Industri Padat Karya, Kurangi Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Langkah yang diambil pemerintah ini, untuk mendorong penguatan sektor industri padat karya sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Pemerintah Kurangi Beban Pengeluaran Industri Padat Karya, Kurangi Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Indonesia
Data Kemiskinan Warga Indonesia Mengacu BPS Bukan Data Bank Dunia
Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Juni 2025
Data Kemiskinan Warga Indonesia Mengacu BPS Bukan Data Bank Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Diklaim Akan Umumkan Angka Garis Kemiskinan Baru, Merujuk Perhitungan Bank Dunia?
Luhut tidak merinci target penyelesaian revisi angka garis kemiskinan. Namun, dia optimistis sudah memiliki data yang lengkap untuk melakukan revisi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Juni 2025
Presiden Prabowo Diklaim Akan Umumkan Angka Garis Kemiskinan Baru, Merujuk Perhitungan Bank Dunia?
Indonesia
China Bakal Berikan Pendidikan Vokasi Bagi Masyarakat Miskin Indonesia, Termasuk Korban PHK
Pelatihan vokasi tersebut akan membekali peserta dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja domestik maupun global, khususnya di sektor-sektor strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Mei 2025
China Bakal Berikan Pendidikan Vokasi Bagi Masyarakat Miskin Indonesia, Termasuk Korban PHK
Indonesia
Jumlah Orang Miskin Versi Bank Dunia Naik, Indonesia Tetap Pakai Ukuran USD 3,65 bukan USD 6,85 Per Hari
Bank Dunia memiliki tiga lapis pengukuran kemiskinan global, USD 2,15 untuk kemiskinan ekstrem, USD 3,65 untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan USD 6,85 untuk negara berpendapatan menengah atas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Mei 2025
Jumlah Orang Miskin Versi Bank Dunia Naik, Indonesia Tetap Pakai Ukuran USD 3,65 bukan USD 6,85 Per Hari
Bagikan