Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Data Kemiskinan Warga Indonesia Mengacu BPS Bukan Data Bank Dunia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Juni 2025
Data Kemiskinan Warga Indonesia Mengacu BPS Bukan Data Bank Dunia

(Ilustrasi) Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen.

Pemerintah menyatakan data garis kemiskinan (GK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi kemiskinan nasional Indonesia, untuk menanggapi perbedaan angka dengan tingkat kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia.

"Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi.

Dedek menuturkan, tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi.

Baca juga:

Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional

Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.

"Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik," katanya.

Pemerintah Indonesia pun akan berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan dengan menggeser fokus APBN kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM), sementara anggaran infrastruktur dilanjutkan dengan melibatkan pihak swasta. Menurut Dedek, langkah itu diambil demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Upaya spesifik Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yakni dengan berinvestasi terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, utamanya melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). (*)

#Dampak Kemiskinan #Angka Kemiskinan #Badan Pusat Statistik (BPS) #Bank Dunia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Faktor Ekonomi, Bapak Bawa Bayi Nekat Ngutil Kosmetik Minimarket Mercu Berakhir Damai
Aksi pria membawa bayi mencuri kosmetik di minimarket Mercu Buana, Jakarta Barat, berakhir damai. Polisi sebut barang murah, kasus tak dilanjutkan karena faktor ekonomi pelaku.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Faktor Ekonomi, Bapak Bawa Bayi Nekat Ngutil Kosmetik Minimarket Mercu Berakhir Damai
Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
BPS mulai melakukan Sensus Ekonomi 2026 hingga 31 Agustus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat jujur memberikan keterangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Indonesia
Bensin, Tarif Angkutan Udara dan Uang Kuliah Penyumbang Inflasi di Juni 2026
Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen, sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) pada Juni 2026 tercatat sebesar 1,79 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bensin, Tarif Angkutan Udara dan Uang Kuliah Penyumbang Inflasi di Juni 2026
Indonesia
Pesan Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Angkat Derajat Orang Tuamu
Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, Presiden juga memberikan semangat kepada salah seorang siswa yang menceritakan pengalaman pernah menjadi sasaran ejekan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Pesan Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Angkat Derajat Orang Tuamu
Indonesia
Surplus Dagang Indonesia Mulai Susut, Tekanan Inflasi Makin Terasa
Perhatian utama pasar saat ini bukan lagi sekadar besarnya ekspor Indonesia, melainkan kecepatan kenaikan impor migas yang mulai menggerus surplus perdagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Surplus Dagang Indonesia Mulai Susut, Tekanan Inflasi Makin Terasa
Indonesia
Aduh! Dalam 3 Bulan Emas Perhiasan Alami Deflasi
Pada Mei 2026, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali mengalami deflasi yakni sebesar 0,74 persen dengan andil deflasi sebesar 0,05 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aduh! Dalam 3 Bulan Emas Perhiasan Alami Deflasi
Indonesia
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia menjadi wakil ketua bersama Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara posisi ketua dipegang China melalui Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Lu.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia
Presiden Prabowo Terpukul, Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan Bertambah
Prabowo menjelaskan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir tumbuh sekitar 5 persen per tahun atau setara akumulasi 35 persen.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Terpukul, Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan Bertambah
Indonesia
Angka Kelahiran di Jabar Menurun, Masuk Fase Populasi Menua
Rata-rata terdapat dua kelahiran dari perempuan usia 15-49 tahun semasa hidupnya. Hal ini terutama didorong oleh tingkat kelahiran pada perempuan di kelompok umur 15-19 dan 20-24 yang menurun signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Mei 2026
Angka Kelahiran di Jabar Menurun, Masuk Fase Populasi Menua
Bagikan