Data Kemiskinan Warga Indonesia Mengacu BPS Bukan Data Bank Dunia

MerahPutih.com - Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen.

Pemerintah menyatakan data garis kemiskinan (GK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi kemiskinan nasional Indonesia, untuk menanggapi perbedaan angka dengan tingkat kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia.

"Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi.

Dedek menuturkan, tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi.

Baca juga:

Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional

Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.

"Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik," katanya.

Pemerintah Indonesia pun akan berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan dengan menggeser fokus APBN kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM), sementara anggaran infrastruktur dilanjutkan dengan melibatkan pihak swasta. Menurut Dedek, langkah itu diambil demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Upaya spesifik Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yakni dengan berinvestasi terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, utamanya melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). (*)