Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah Naik Drastis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah Naik Drastis

(Ilustrasi) Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melansir persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah secara nasional mencapai 18,65 persen pada Maret 2025 atau meningkat dibandingkan September 2024 dan Maret 2024.

Persentase pengeluaran pada Maret 2025 tersebut naik 0,25 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang tercatat 18,40 persen.

Angka tersebut juga meningkat 0,24 persen poin dibandingkan pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2024 yang sebesar 18,41 persen.

Sementara persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen menengah pada Maret 2025 tercatat sebesar 35,79 persen.

Baca juga:

Prabowo Bilang Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Absolut Turun, BPS Sebut Masih Validasi

Persentase tersebut meningkat dibandingkan pengeluaran pada Maret 2024, yakni 35,69 persen, maupun pada September 2024, yaitu 35,35 persen.

Sedangkan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen teratas pada Maret 2025 mencapai 45,56 persen.

Capaian tersebut menurun dibandingkan persentase Maret 2024 dan September 2024, yang masing-masing tercatat sebesar 45,91 persen dan 46,24 persen.

Dilihat berdasarkan wilayah, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,64 persen pada Maret 2025.

Angka tersebut meningkat sebesar 0,20 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 17,44 persen, dan naik sebesar 0,23 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 17,41 persen.

Sementara persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen menengah dan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen teratas di daerah perkotaan masing-masing tercatat sebesar 34,98 persen dan 47,38 persen pada Maret 2025.

Di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 tercatat sebesar 21,75 persen.

Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen poin dibandingkan September 2024 dan Maret 2024 yang masing-masing sebesar 21,39 persen.

Sedangkan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen menengah dan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen teratas di daerah perdesaan masing-masing tercatat sebesar 39,52 persen dan 38,73 persen pada Maret 2025.

Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah, atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia (World Bank), merupakan ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan selain rasio gini. (*)

#Ketimpangan Ekonomi #Dampak Kemiskinan #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta di Bawah 4 Persen, Tapi Ketimpangan Masih Jadi Masalah
Pemprov DKI masih berupaya menekan angka gini ratio di Jakarta yang sebesar 0,435. Angka ketimpangan ini masih menjadi 'pekerjaan rumah' bagi Jakarta untuk diselesaikan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Angka Kemiskinan Jakarta di Bawah 4 Persen, Tapi Ketimpangan Masih Jadi Masalah
Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Klasifikasi resmi World Bank sendiri menempatkan Indonesia di kelompok negara berpenghasilan menengah-atas, bukan negara paling miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Bagikan