Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Bank Dunia memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh International Comparison Program" (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.
Dengan penerapan PPP 2021, standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas menjadi USD 8,30 dolar dari sebelumnya USD 6,85 dolar. Perubahan ini menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin metode perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia direvisi.
Anggotanya, kata Luhut, telah mulai mengevaluasi angka garis kemiskinan (GK). DEN siap memberikan laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga:
Beda Jumlah Angka Kemiskinan di Indonesia Versi BPS dan Bank Dunia, Ini Jawabannya!
"Sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu lalu, bahwa kita harus merevisi angka ini. Bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi," kata Luhut saat ditemui dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis.
Dia menjamin, pihaknya turun berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam evaluasi garis kemiskinan.
Presiden Prabowo yang akan mengumumkan angka garis kemiskinan baru setelah dia menyetujui angkanya.
Luhut tidak merinci target penyelesaian revisi angka garis kemiskinan. Namun, dia optimistis sudah memiliki data yang lengkap untuk melakukan revisi.
"Balik lagi, angka kemiskinan itu sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program food estate. Semua itu tidak menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan,” ujar Luhut.
![[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?](https://img.merahputih.com/media/f1/59/69/f1596926efee766ad0864a6fe5e0e134_182x135.png)
