Selama Pandemi, 638 Ribu Orang Kerja Padat Karya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 01 September 2020
Selama Pandemi, 638 Ribu Orang Kerja Padat Karya

Ilustrasi padat karya. (Foto: Kementerian PUPR).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Program Padat Karya Tunai atau PKT telah sampai akhir Agustus 2020, menyerap 402.449 tenaga kerja atau sekitar 62,98 persen dari target penerima manfaat sebesar 638.990 orang. Paling tidak, dari program Padat Karya Tunai sebesar Rp12,32 triliun. anggaran yang sudah dikucurkan mencapai Rp7,16 triliun atau sekitar 58,14 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi COVID-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Pademi Masih Berlangsung, Otak-atik Ekonomi Percuma

Dari pagu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 sebesar Rp85,70 triliun, hingga akhir Agustus ini telah terealisasi sebesar Rp41,17 triliun atau 48.13 persen, dengan realokasi anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp.44,58 triliun dari pagu semula Rp120,2 triliun.

Pemerintah juga telah menambah pagu sebesar Rp1,67 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Prioritas Nasional, pengembangan food estate, dan Kawasan Industri. Selain itu terdapat tambahan pagu dari sumber luncuran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp84,02 triliun.

Padat Karya
Ilustrasi Padat Karya. (Foto: PUPR).

Dari total Rp1,67 Triliun tersebut, Kementerian PUPR mengalokasikan pagu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp1,362 triliun, Program Prioritas Nasional (seperti pengadaan tanah di KSPN dan pembangunan MCK di lingkungan Pesantren) Rp188 miliar, dan untuk mendukung pengembangan food estate di Kalteng dan kawasan industri sebesar Rp125 miliar.

Tercatat hingga akhir Agustus tahun 2020, penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 48,13 persen atau senilai Rp41,17 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp85,70 triliun. Sementara untuk progres fisik mencapai 48,15 persen.

Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp85,70 triliun tersebut dialokasikan sesuai prioritas belanja untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp28,5 triliun, konektivitas sebesar Rp29,6 triliun, permukiman sebesar Rp16,7 triliun, perumahan sebesar Rp7,9 triliun, SIBB, BK, PI sebesar Rp2,9 triliun.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah

#Pengangguran #Kementerian PUPR #Padat Karya
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Fun
Cara Daftar Bantuan UMKM TKM Pemula dan Padat Karya 2025 di Bizhub Kemnaker
Kemnaker membuka peluang bantuan usaha melalui program Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya 2025. Melalui platform resmi Bizhub di kemnaker.go.id
ImanK - Sabtu, 30 Agustus 2025
Cara Daftar Bantuan UMKM TKM Pemula dan Padat Karya 2025 di Bizhub Kemnaker
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Pengawasan terhadap implementasi magang juga diperlukan agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja murah
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Indonesia
Diskon Tiket dan Padat Karya Tunai Bakal Diopotimalkan di Semester 2 2025 Demi Dongkrak Daya Beli
Pemerintah juga melakukan penguatan di sisi konsumsi rumah tangga yang dilakukan melalui optimalisasi program padat karya tunai.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Juli 2025
Diskon Tiket dan Padat Karya Tunai Bakal Diopotimalkan di Semester 2 2025 Demi Dongkrak Daya Beli
Indonesia
Prabowo Bilang Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Absolut Turun, BPS Sebut Masih Validasi
Angka kemiskinan absolut di Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 adalah 5,32 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Prabowo Bilang Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Absolut Turun, BPS Sebut Masih Validasi
Indonesia
Bukan Sekadar Gelar! Puan Maharani Ungkap Fakta Pahit Pengangguran Sarjana di Indonesia
Puan mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Bukan Sekadar Gelar! Puan Maharani Ungkap Fakta Pahit Pengangguran Sarjana di Indonesia
Indonesia
Menperin Klaim Kembangkan Pendekatan Baru Industrialisasi Buat Serap Pengangguran
Menperin mencontohkan, hingga tahun 2019, Indonesia masih mengekspor nikel, bauksit, dan minyak sawit dalam bentuk mentah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 Juli 2025
Menperin Klaim Kembangkan Pendekatan Baru Industrialisasi Buat Serap Pengangguran
Indonesia
1 Juta Sarjana Nganggur, Ini Strategi Pemerintah Kurangi Pengangguran
Tren penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) yang sempat turun 4,91 persen atau setara 7,47 juta orang pada Agustus 2024,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Juli 2025
1 Juta Sarjana Nganggur, Ini Strategi Pemerintah Kurangi Pengangguran
Indonesia
Kemenaker Kampanye Hentikan Percaloan Tenaga Kerja di Kawasan Industri, Bikin Sekolah Vokasi Dekat Pabrik
Fenomena warga sekitar kawasan industri justru tidak terserap sebagai tenaga kerja. Menurutnya, perlu ada SMK atau pusat vokasi binaan di setiap kawasan industri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
Kemenaker Kampanye Hentikan Percaloan Tenaga Kerja di Kawasan Industri, Bikin Sekolah Vokasi Dekat Pabrik
Bagikan