Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Empat perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuka kesempatan kerja di sektor padat karya, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 132.627 orang melamar 2.843 lowongan yang dibuka melalui Program Padat Karya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan tanpa praktik titipan.
Pemerintah DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk bantalan sosial. Sekarang ini sudah tahap pertama dan kedua sudah selesai untuk 2.843 lowongan yang mendaftar 132.627 pelamar,
kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Kamis (9/7).
Baca juga:
Lowongan Kerja Padat Karya Diserbu Pelamar, Pramono Pastikan Tak Ada Jalur 'Orang Dalam'
Pramono mengatakan, dari 100 ribuan pelamar tersebut masih dalam proses melamar dan sebagian sudah diterima. Pihaknya memastikan proses perekrutan dalam program Padat Karya dilakukan transparan tanpa adanya "orang titipan".
"Semuanya transparan dan saya minta kepala dinas masing-masing merupakan orang yang memutus terakhir supaya tidak ada titipan dan sebagainya. Karena ini memang betul-betul digunakan untuk bantalan sosial ketika tekanan ekonomi sedang seperti ini," katanya.
Pendaftaran Program Padat Karya tahap pertama akan ditutup pada 25 dan 26 Juni 2026. Lalu, pengumuman akan dilakukan pada 27 Juni 2026 yang juga menjadi waktu pembukaan pendaftaran tahap kedua.
Pemprov DKI Jakarta membuka sebanyak 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya yang akan dilaksanakan secara bertahap sebagai bagian dari bantalan sosial bagi warga Jakarta yang membutuhkan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Jakarta.
Melalui program ini, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kota diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung sekaligus menjadi dukungan sementara bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan penghasilan.
Peserta program bekerja melalui pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pada masing-masing kegiatan. Mereka tidak direkrut dalam skema pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). (*)
