Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Hasil temuan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan global mencapai 60,3 persen penduduk atau sekitar 171,8 juta jiwa. Jumlah ini karena memasukan Indonesia bukan lagi sebagai negara miskin tapi berkembang atau berpendapatan menengah.
Pengamat ekonomi dan perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto mengatakan standar kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia tak mencerminkan kondisi riil di Indonesia.
Menurutnya, ada kekeliruan interpretasi terhadap data yang tertuang dalam laporan “Macro Poverty Outlook” tersebut.
"Disebut bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah USD 6,85 per hari, atau sekitar Rp 108 ribu. Tapi penting dipahami: angka ini bukan mengacu pada kemiskinan absolut, melainkan pada standar garis pengeluaran untuk negara berpendapatan menengah atas, seperti China,” kata Doddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga:
Ketua KWI Sebut Paus Leo XIV Manusia Biasa, Ajak Indonesia Atasi Kemiskinan Spiritual Bersama-sama
Bank Dunia memiliki tiga lapis pengukuran kemiskinan global, USD 2,15 untuk kemiskinan ekstrem, USD 3,65 untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan USD 6,85 untuk negara berpendapatan menengah atas.
Meski Indonesia tergolong dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country/UMIC), namun pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia berada di dekat batas bawah kelompok tersebut.
"Indonesia sendiri baru naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah pada 2023. Namun, secara fungsional dan sosial, standar USD 3,65 masih relevan digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia saat ini," ujar Doddy.
Ia menegaskan, jika memakai standar tersebut, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 hanya 15,6 persen, atau sekitar 44 juta jiwa.
"Perhitungan ini lebih dekat dengan hasil temuan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin sebesar 24,06 juta jiwa per September 2024," katanya.
