Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Harga bahan bakar minyak yang melambung tinggi, membuat berbagai negara kawasan Asia Timur dan Pasifik menghadapi perlambatan ekonomi.
Dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik yang dirilis Bank Dunia pada Rabu (8/4), pertumbuhan kawasan diproyeksikan turun menjadi 4,2 persen pada 2026, dari 5,0 persen pada 2025.
Konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama kenaikan harga energi global yang kemudian menekan laju ekonomi kawasan.
Kenaikan harga energi disebut memperburuk hambatan perdagangan, menambah ketidakpastian kebijakan internasional, serta memperberat tantangan domestik di sejumlah negara.
Baca juga:
Masih di Atas Rp 17 Ribu, Kurs Rupiah Mulai Merangkak Naik Imbas Gencatan Senjata Iran-AS
Bank Dunia memperkirakan lonjakan harga bahan bakar hingga 50 persen dapat memangkas pendapatan masyarakat sebesar 3–4 persen, dengan negara-negara yang bergantung pada impor energi menjadi yang paling rentan.
“Dukungan yang terukur bagi masyarakat dan perusahaan dapat menyelamatkan lapangan kerja saat ini, sementara menghidupkan kembali reformasi struktural yang tertunda dapat memicu pertumbuhan di masa depan," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo.
Laporan itu juga menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari telah memicu guncangan besar harga energi global. Indeks acuan gas alam melonjak hingga 90 persen, sementara harga minyak mentah naik lebih dari 30 persen.
Kawasan tersebut juga merupakan pemasok utama pupuk, aluminium, dan petrokimia, dengan Qatar dan Arab Saudi menyumbang lebih dari 10 persen ekspor pupuk nitrogen dunia.
Bank Dunia menilai dampak terhadap negara-negara Asia Timur dan Pasifik akan sangat bergantung pada tingkat keterpaparan masing-masing terhadap guncangan harga minyak, kerentanan ekonomi, serta kebijakan dalam merespons.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa dampak guncangan harga energi berbeda-beda tiap negara.
Negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Mikronesia, Tonga, dan Vanuatu termasuk yang paling rentan, bersama dengan importir energi besar seperti Thailand dan Mongolia yang menghadapi tekanan neraca perdagangan serta keterbatasan fiskal.
Sebaliknya, negara-negara dengan bantalan ekonomi yang lebih kuat seperti Kamboja, Vietnam, dan Indonesia dinilai memiliki daya tahan lebih besar menghadapi guncangan.
"Ketahanan itu ditopang oleh keberadaan cadangan strategis, kapasitas kilang domestik, serta penerimaan ekspor komoditas yang berfungsi sebagai penyeimbang," ujarnya.
