Kaukus Kalimantan DPR dan DPD Dukung Mahyudin Jadi Kepala Badan Otorita IKN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 28 Januari 2022
Kaukus Kalimantan DPR dan DPD Dukung Mahyudin Jadi Kepala Badan Otorita IKN

Wakil Ketua MPR, Mahyudin (mpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna, pada Selasa (18/1) lalu.

UU IKN mengamanatkan, akan membentuk Perpres mengenai Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang akan menjadi penyelenggara dari pemerintahan di ibu kota baru tersebut. Salah satu yang akan dibahas dalam Perpres tersebut adalah kriteria yang tepat sebagai Kepala Badan Otorita IKN.

Beredar Kabar dari jejaring pemberitaan media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi banyak nama dan kriteria untuk calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Beredar rumor dalam usulan yang dikantongi belum ada satu usulan Kepala Badan Otorita IKN yang berasal dari putra/putri terbaik Kalimantan Utara.

Baca Juga

60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah

Menyikapi berbagai perkembangan terkait Kalimantan belakangan ini, termasuk di antaranya usulan Kepala Badan Otorita IKN. Kemarin, (24/1) Kaukus Kalimantan Parlemen yang terdiri dari Anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD dan sejumlah tokoh se Kalimantan menggelar pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPD RI Mahyudin di Jakarta.

Hadir di antaranya, Pimpinan DPD asal Kalimantan Utara, Pimpinan PURT DPD asal Kalimantan Utara, Anggota Senator asal Kalimantan Utara, dan Anggota DPR asal Kalimantan Utara.

10 Point dari hasil pertemuan, salah satu di antaranya menyepakati agar adanya usulan Kepala Badan Otorita IKN yang diisi oleh Putra Daerah Kalimantan. Berdasarkan hasil kesepakatan terdapat 4 usulan putra daerah terbaik Kalimantan yang nantinya akan diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Otorita IKN.

Empat di antaranya yaitu Wakil Ketua DPD Mahyudin, Eks Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Eks Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dan Eks Anggota DPD asal Provinsi Kalimantan Timur Marthin Billa.

Baca Juga

Dana PEN Rp 415 Triliun Bukan Buat IKN Nusantara

Melalui kesempatan yang sama Hasan Basri menyampaikan Kepala Badan Otorita IKN sebaiknya berasal dari tokoh-tokoh Kalimantan. Menurutnya masyarakat Kalimantan mempunyai segudang nama-nama hebat yang mampu menjadi Kepala Badan Otorita IKN.

“Banyak nama-nama yang mumpuni dan pintar untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Salah satu di antaranya seperti Wakil Ketua DPD, Mahyudin. Beliau adalah sosok yang paling ideal yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya. Terlebih ketika Mahyudin pernah mendapat bintang Mahaputra Naraya dari Presiden Jokowi, itu jadi poin plus,” ujar Hasan Basri.

Hasan Basri mengapresiasi, setinggi-tingginya kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, yang telah mempercayakan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN).

“Dengan pindahnya IKN ke Kalimantan, ini merupakan sebuah bentuk penghormatan yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan. Kami sangat mengapresiasikan akan tetapi kami menaruh harapan kepada Bapak Presiden, untuk mencantumkan usulan putra daerah asal Kalimantan yang bisa menahkodai Kepala Badan Otorita IKN,” ujar Hasan Basri.

Baca Juga

Nasdem Harap Jokowi Tunjuk Kepala Otorita yang Tak Buat Mangkrak Proyek IKN

Lebih lanjut Anggota DPD asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menilai Kepala Badan Otorita IKN yang berasal dari Kalimantan tentu akan lebih mengerti seluk beluk persoalan lokal. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi di Kalimantan.

“Walaupun kami memahami, bahwa penunjukkan kepala Badan Otoritas IKN merupakan hak sepenuhnya Presiden, namun perlu dipertimbangkan untuk memberikan penghormatan kepada keterwakilan tokoh Kalimantan seperti Mahyudin,” tutup Hasan Basri. (Pon)

#Ibu Kota #Anggaran Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Bagikan