Politikus PSI Buka-bukaan setelah Dicecar KPK Terkait Anggaran Formula E


Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: Istimewa
MerahPutih.com - Kasus dugaan korupsi Formula E di Jakarta terus digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang-orang yang terlibat dalam ajang balap mobil bertaraf internasional itu digali keterangannya.
Salah satunya Wakil Ketua Komisi E DPRD dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo pada Kamis (3/2) kemarin dimintai penjelasan oleh KPK mengenai penyelenggaraan Formula E.
Baca Juga
Ketua DPRD Sebut Formula E Terlibat Politik, Wagub: Itu Pendapat Masing-masing
Menurut Anggara, PSI dari awal sudah konsisten menolak kegiatan tersebut. Tegas dia, kalau kader PSI dimintai penjelasan oleh KPK, pasti akan datang dan menjelaskan yang diketahui secara lengkap agar perkara ini bisa terang benderang.
"Kami bersyukur bisa berbagi kegelisahan dan keresahan. Bagi PSI ini soal prinsip. Siapapun yang ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, tentunya teman sejalan. Kami dari awal di situ," kata Anggara.
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E
Selain itu, Anggara juga sudah semua keterangannya terkait Formula E kepada KPK. Menurutnya, PSI selalu memantau setiap perkembangan mengenai transparansi program tersebut.
"Kita tahu, progam ini. Kita berusaha ikuti program ini secara detail. Setiap perkembangannya, walaupun kadang itu tidak semudah itu. Namun, memang banyak yang tidak selalu dibuka dengan terang. Apapun yang kami lihat, pasti kami sampaikan ke publik," tambahnya.
Anggara juga sudah melakukan diskusi secara mendalam dengan Michael Victor Sianipar, Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Dia memastikan PSI akan ikut terlibat agar kasus ini dapat diselesaikan.
"Ini penting sekali, agar kita tahu dapat berkontribusi apa. Tentunya, ini adalah masalah hukum, kami hargai dan hormati prosesnya. Apa yang dibutuhkan dari kami, tentunya kami akan kontribusikan," tutup Anggara. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

Kejagung Akui Kepala Desa yang Terlibat Kasus Korupsi Meroket Hingga 100 Persen

Eks Wamenaker Noel Tampil Berpeci Setelah 20 Hari Ditahan KPK, Alasannya Biar Keren

Tersangka Anggota DPR Satori Tidak Ditahan Setelah Diperiksa KPK 7 Jam Lebih

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

Skandal Kasus Korupsi Chromebook, Kejari Periksa 8 Sekolah dan 10 Pejabat

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tak lagi Bisa Berkelit, Mahkamah Agung Thailand Perintahkan Jalani Satu Tahun Hukuman di Penjara
