Ketua DPRD Sebut Formula E Terlibat Politik, Wagub: Itu Pendapat Masing-masing


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta menanggapi santai pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang bilang bahwa ajang Formula E terlibat dalam ranah politik, sehingga investor takut mendanai balap mobil berenergi listrik tersebut.
Menurut Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, semua pihak berhak untuk berkomentar baik berupa kritik ataupun saran, karena Indonesia menganut negara demokrasi. Jadi warga bebas menyampaikan pendapatnya untuk pemerintah.
"Ya itu kan pendapat masing-masing silakan semua punya ini Indonesia negara demokrasi reformasi semua boleh berpendapat," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (4/2).
Baca Juga:
KPK Gali Keterangan Politikus PSI soal Anggaran Formula E
Pada prinsipnya, ucap orang nomor dua di Jakarta ini, pemerintah siap menerima kritikan sebagai bahan evaluasi untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
"Yang pentingnya semua kompak bersatu membangun bangsa dengan cara masing-masing," paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyinyalir perhelatan Formula E masuk dalam ranah politik. Sehingga, kalangan investor enggan memberikan sponsor untuk gelaran ajang balap mobil bertenaga energi listrik tersebut.
Awal mula Formula E menjadi agenda politik adalah saat Anies mengumpulkan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk mangkir dalam paripurna interpelasi Formula E yang diinisiasi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E
Yang perlu diketahui juga, kata Prasetyo, jelas-jelas Pemprov DKI menyatakan sebagai pihak penyelenggara Formula E. Itu dibuktikan dengan instruksi Gubernur kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menganggarkan dan membayar commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar.
Namun pada 2021, Anies menyebut gelaran Formula E adalah business to business. Artinya Pemprov tidak lagi terlibat. Kemudian, Anies menunjuk politikus sebagai ketua pelaksana atau organizing committee Formula E.
Dengan rangkaian peristiwa tersebut, menjadi penyebab Formula E tidak diminati investor. Terlebih, Oktober tahun ini jabatan Anies sebagai gubernur bakal berakhir.
"Pengusaha enggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka enggak mau investasi di Formula E,” tandasnya. (Asp)
Baca Juga:
Ramai Kritik Formula E, Pimpinan DPRD Sebut Stabilitas Politik DKI Tidak Wajar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Usai Insiden Affan Kurniawan Dilindas Rantis Polisi, Prabowo Disebut Ingin Demokrasi Dibangun di Atas Aspirasi yang Sehat

Alasan Mengejutkan Gubernur DKI Angkat Eks Jubir Anies Hingga Mantan Ketua DPRD di Posisi Strategis BUMD

Sepak Terjang Prasetyo Edi Marsudi Berhasil Tahan Delta Tak Dijual hingga Jadi Ketua Dewas PAM Jaya

Eks Ketua DPRD Prasetyo Edi Diangkat Pramono Jadi Ketua Dewas PAM Jaya

Sarinah Jakarta E-Prix Sukses Kelola 21,4 Ton Sampah, Diubah Jadi Bahan Baku Baru dan Kompos

Jakpro Evaluasi Formula E 2025: Putuskan Nasib Jakarta E-Prix Tahun Depan

Ajang Formula E Segera Digelar, Pramono Anung Ajak Warga Nonton Langsung

Pramono Ngaku Dipuji Ketua Timses RK Riza Patria setelah Debat Pilkada Jakarta

80.000 Kopdes Merah Putih Dibentuk, Wamendes Jamin Bukan untuk Matikan BUMDes

PSI Jakarta Minta Formula E 2025 jangan Gunakan APBD
