Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 03 Februari 2022
Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta hanya tersisa empat bulan lagi. Tetapi, sejauh ini Pemprov DKI belum juga melakukan persiapan, termasuk pembangunan sirkuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menilai keengganan investor mensponsori Formula E karena event internasional itu sudah dibawa ke ranah politik. Ia menuturkan investor tidak mau terlibat dalam kegaduhan politik akibat Formula E.

Baca Juga

Ramai Kritik Formula E, Pimpinan DPRD Sebut Stabilitas Politik DKI Tidak Wajar

Ia mengatakan, awal mula Formula E menjadi agenda politik adalah saat Anies mengumpulkan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk mangkir dalam Paripurna Interpelasi Formula E yang diinisiasi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Setelah waktu itu semua terkait Formula E adalah peristiwa politik,” kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (3/2).

Yang perlu diketahui dalam hal ini, sambungnya, jelas-jelas Pemprov DKI menyatakan sebagai pihak penyelenggara Formula E. Itu dibuktikan dengan instruksi Gubernur kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menganggarkan dan membayar commitment Formula E sebesar Rp 560 miliar.

Namun, pada 2021 Anies menyebut gelaran Formula E adalah Bussines to Bussines. Artinya Pemprov tidak lagi terlibat. Kemudian, Anies menunjuk politikus sebagai Ketua Pelaksana atau Organizing Committee Formula E.

Baca Juga

Wagub DKI Nilai Tak Ada yang Aneh Penyelenggara Formula E Studi Banding ke Arab

Politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan, dengan rangkaian peristiwa tersebut menjadi penyebab Formula E tidak diminati investor. Terlebih, Oktober tahun ini jabatan Anies sebagai Gubernur bakal berakhir.

"Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E,” tandasnya.

Seperti diketahui, tender pembangunan sirkuit Formula E dinyatakan gagal berdasarkan pengumuman di situs e-procuremet PT Jakpro pada Senin, 24 Januari 2022.

Selain gagal tender, penyelenggara hingga kini belum bisa mengantongi siapa saja yang bakal mensponsori balap tersebut.

Direktur Pengelolaan Aset PT Jakpro yang juga Managing Director Formula E, Gunung Kartiko mengklaim sponsor untuk pembiayaan sirkuit Formula E itu ada, meski belum bisa dipastikan. (Asp)

Baca Juga

Direktur Keuangan Jakpro Mundur, Persiapan Formula E Terus Dilanjut

#DPRD DKI Jakarta #Formula E #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan