PSI Jakarta Minta Formula E 2025 jangan Gunakan APBD

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 25 April 2025
PSI Jakarta Minta Formula E 2025 jangan Gunakan APBD

Launching Ceremony Jakarta E-Prix 2025 di Pendopo Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (24/4). Foto: MerahPutih.com/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - JAKARTA akan kembali menyelenggarakan balap mobil listrik Formula E pada 21 Juni 2025 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI) Justin Adrian Untayana meminta Pemprov DKI tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam menyiapkan dan menyelenggarakan perhelatan Jakarta E-Prix tersebut.

"Jangan sampai Formula E menggunakan APBD. Ini pernah kejadian dalam penyelenggaraannya pada 2022, ketika Pemprov DKI Jakarta menggunakan uang dari APBD untuk membayar commitment fee sebesar Rp 560 miliar," kata Justin di Jakarta, Jumat (25/4).

"Apalagi, waktu itu sudah ada rekomendasi dari BPK bahwasanya penganggaran untuk kegiatan Formula E tidak boleh lagi menggunakan APBD, tapi Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan skema business to business," lanjutnya.

Oleh karena itu, Justin mendorong Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta.

Baca juga:

Pramono Minta Jakpro tak Setengah-Setengah Gelar Formula E, Harus Full Speed



Lebih lanjut, Justin mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus dapat memastikan penyelenggaraan acara Formula E ini bermanfaat bagi warga Jakarta. "Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan acaranya berdampak terhadap warga Jakarta. Jika diselenggarakan nanti, sudah pasti biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Dengan begitu, acaranya perlu memberikan manfaat ekonomi juga bagi warga Jakarta," ujarnya.

Justin mengingatkan penyelenggaraan Formula E pada 2022 lalu kontroversial karena diadakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. "Waktu itu, Formula E diadakan di tengah-tengah situasi pandemi COVID- 19. Akibatnya, warga Jakarta banyak yang bertanya-tanya apa manfaatnya. Sekarang, Jakarta kembali diterpa badai yang berbeda, yaitu masalah perekonomian yang salah satunya ditunjukkan dari penurunan daya beli masyarakat," paparnya.

Ia berharap gelaran Formula E ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jakarta, bukan hanya gelaran kelas dunia.

"Di sini Pemprov DKI Jakarta harus sensitif. Warga Jakarta jangan sampai hanya menjadi penonton dengan membeli tiket. Akan tetapi, acara yang diselenggarakan itu bisa menggerakan roda perekonomian daerah, sehingga memberi ruang bernafas lebih lega lagi kepada warganya," tutupnya.(Asp)


Baca juga:

Pramono Minta Kontrak Formula E Jakarta Lebih Murah, Supaya Bisa Diperpanjang Lagi

#Formula E #DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kadishub DKI Jakarta Minta Maaf Tarif Parkir Naik Rp 60 Ribu Bikin Gaduh
Diketahui, tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Kadishub DKI Jakarta Minta Maaf Tarif Parkir Naik Rp 60 Ribu Bikin Gaduh
Indonesia
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Dinkes DKI Jakarta mengimbau bayi, balita, dan lansia mengurangi aktivitas di luar rumah saat polusi udara Jakarta sedang tidak baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Indonesia
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Polisi menduga pria tersebut masuk ke area gardu untuk mengambil kabel.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Ketentuan KTP DKI Jakarta tersebut berlaku khusus bagi pendaftar program padat karya, bukan larangan untuk seluruh warga KTP non-DKI untuk bekerja di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Indonesia
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Wilayah sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi dapat menjadi salah satu opsi lokasi pengelolaan sampah.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Indonesia
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
JITEX 2026 akan berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
Yusuf Abdillah - Selasa, 01 September 2026
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
Indonesia
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Pramono menyebut ada enam mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan KJMU.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Indonesia
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Tarif TransBandara Rp 15.000 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 685 Tahun 2026.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Indonesia
Posko GRIB Jaya di Kedoya Kebakaran
Laporan kebakaran diterima Petugas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat pada pukul 02.49 WIB.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Posko GRIB Jaya di Kedoya Kebakaran
Indonesia
Enam Perusahaan Penyedia Jasa Kebersihan Disanksi Denda Rp 10 Juta akibat tak Sesuai Izin
. Setiap pihak yang menghasilkan, mengangkut, maupun mengelola sampah harus dapat mempertanggungjawabkan alur penanganannya.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Enam Perusahaan Penyedia Jasa Kebersihan Disanksi Denda Rp 10 Juta akibat tak Sesuai Izin
Bagikan