Kasus Masih Tinggi, Perawat Dukung Perpanjangan PPKM Darurat

MerahPutih.com - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendukung kebijakan pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Saat ini, kasus aktif COVID-19 di berbagai daerah masih menunjukan angka kenaikan yang tinggi.

"Itu akan mengurangi transmisi dan mengurangi jumlah kasus," kata Ketua Umum PPNI, Harif Fadhillah dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (16/7).

Baca Juga:

Rekor Harian COVID-19 Pecah lagi Tembus 56.757, Taat PPKM Darurat Harga Mati

Ia mengatakan, kebijakan PPKM Darurat penting untuk mengurangi transmisi dan membatasi mobilitas orang. Situasi itu diharapkan bisa mengurangi beban kerja para perawat atau tenaga kesehatan lainnya.

PPNI, tegas ia, sejak awal mendukung penanganan pandemi pada sektor hulu dengan membatasi mobilitas orang sebab faktor penularan COVID-19 adalah interaksi yang terjadi antarmanusia dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan untuk mengurangi kasus COVID-19.

"Tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat, jangan memberikan contoh yang justru bertolak belakang dengan protokol kesehatan. Kalau kita sadar, enggak perlu pakai aparat, kita jaga diri masing-masing. Masyarakat adalah garda terdepan yang menjadi kunci untuk mengurangi transmisi, memutus mata rantai, apalagi varian Delta yang katanya karakternya cepat dan progresif," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebelum memperpanjang kebijakan tersebut dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Secara prinsip mendukung, namun meminta Pemerintah mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan PPKM Darurat saat ini, sehingga ke depannya Pemerintah mempertimbangkan secara bijak sebelum memutuskan perpanjangan," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Evaluasi tersebut antara lain juga bertujuan untuk mengetahui penyebab peningkatan jumlah kasus penularan COVID-19 di Indonesia dalam satu pekan terakhir.

Pemerintah untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial kepada masyarakat melalui skema pemberian bantuan sosial baik tunai maupun non-tunai. Pemerintah harus memastikan distribusi bantuan sosial tersebut tepat sasaran, kata Bamsoet pula.

"Khususnya yang ditujukan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, karena pelaksanaan PPKM Darurat sangat berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Respons Polisi saat Jawa Barat Dihebohkan Gerakan Menolak PPKM Darurat